2015-10-22_19.50.25ADAKITANEWS, Nganjuk – Pembayaran Uang Ganti Rugi Fasilitas Umum (UGR Fasum) untuk pembebasan lahan terdampak jalan tol Trans Jawa di Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan belum terbayarkan. Uang senilai Rp.434.489.000 itu, diduga telah digelapkan Pemerintah Desa setempat.

UGR Fasum sebenarnya menjadi milik tiga warga desa setempat, masing-masing atas nama, Prayitno ,65, Ramelan ,40, Parji ,54, sebagai ahli waris almarhum Tamban. Mereka merupakan pemilik sah tanah yang sekarang dijadikan fasilitas umum jalan pertolongan warga menuju sawah.

Parji mengaku, tanah yang sudah dijadikan jalan pertolongan tersebut secara sah menjadi miliknya. Pasalnya, Parji mengatakan, dalam sertifikat maupun pembayaran pajaknya masih menjadi tanggungannya. “Kami belum menerima ganti rugi dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen-red) yang seharusnya menjadi hak kami. Kalau tidak segera dikasihkan ganti ruginya, kami akan menuntuk Kades ke ranah hukum,” ujar Parji

2015-10-22_19.49.09Kardi Kepala Desa Sukoharjo mengelak jika pihak desa telah menerima UGR Fasum tersebut. Kalaupun menerima uang tersebut, tambah Kardi, telah diterima desa menjadi hak desa yang akan digunakan sebagai pembangunan pengganti fasilitas umum lainnya.

”Kami belum pernah menerima uang ganti rugi tersebut, kalau kami sudah menerima mana buktinya,” ungkap Kardi

Gunadi Ketua PPK Kabupaten Nganjuk mengaku, pihaknya telah memberikan uang ganti rugi fasilitas umum seluas 3.303 m2 senilai Rp.434.489.000,- kepada Pemerintahan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan pada 13 Oktober 2015. Saat itu, tambah Gunadi, penyerahannya disaksikan pihak Badan Pertanahan dan Kardi Kepala desa Sukoharjo. “Uangnya sudah kami berikan dan diterima langsung oleh bendahara desa MF Rohman Effendi yang beralamat di RT 006/RW 003 Dusun Wakung Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan, yang juga menjabat sebagai perangkat desa,” jelas Gunadi

Untuk mengklarifikasi, Gunadi mengatakan, akan memanggil Kepala desa serta bendahara desa guna menjelaskan masalah tersebut. “Kami akan memanggil kades dan bendahara, untuk mengklarifikasi masalah ini” jelasnya.

Terpisah Satino tokoh masyarakat setempat menyatakan geram atas perilaku kepala desanya. Bahkan, Sutino mengatakan, dia telah memberikan masukan kepada Kades. Namun, Kades tersebut justru menantang dan ingin menggugat ke Pengadilan.

“Ada keanehan lagi, yakni uang itu telah diperdeskan bersama BPD. Padahal, BPD nya jelas cacat hukum, karena sesuai aturan BPD hanya dapat menjabat dua periode, sedangkan BPD disini sudah menjabat lebih dari dua kali, jadi produk yang dihasilkan BPD secara hukum tidak sah,” jelas Satino.(jati/zay)

Keterangan Gambar : Bukti penyerahan UGR Fasum dari PPK ke Pemerintah Desa Sukoharjo.