ADAKITANEWS, Kota Blitar – Beberapa titik di Kota Blitar saat ini banyak dibangun pembatas kecepatan atau polisi tidur oleh masyarakat. Padahal, wewenang untuk membangun polisi tidur berada pada Pemerintah Daerah. Pembangunan polisi tidur ini biasanya terlihat di ruas jalan yang padat penduduk dan jalannya sempit.

Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Blitar, Paulus Agustinus Suot mengatakan, pembangunan polisi tidur di setiap jalanan yang ada di sebuah wilayah merupakan wewenang dari pemerintah, sehingga masyarakat dilarang membangun secara mandiri.

Paulus mengaku, berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada tahun 2018 ini, Dinas Perhubungan rencananya bakal membangun sedikitnya 8 polisi tidur guna mengurangi kecepatan para pengguna jalan ketika memasuki sebuah kawasan.

“Tahun ini kita berencana membangun polisi tidur di 8 titik yang ada di Kota Blitar. Seperti di jalan Enggano, Jalan Majapahit, Jalan Muradi, dan Jalan Manggar,” kata Pulus, Jumat (26/01).

Lebih lanjut Paulus menjelaskan, ada beberapa faktor syarat untuk dibangunnya sebuah polisi tidur, diantaranya luas jalan yang kecil atau karena letak jalan berada pada pemukiman padat penduduk. Menurutnya, area-area tersebut rawan menimbulkan kecelakaan jika pengendara yang melintas dalam kecepatan tinggi.

“Tentu ada berbagai faktor penentuan lokasi yang kita pilih untuk dibangun polisi tidur. Yang jelas pembangunan ini juga untuk mengantisipasi adanya kecelakaan,” pungkasnya.

Paulus menambahkan, besaran anggaran yang dibutuhkan pemerintah guna membangun polisi tidur di 8 ruas jalan diperkirakan mencapai Rp 100 juta. “Anggaran yang kita butuhkan lumayan besar, ya sekitar Rp 100 juta,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Salah satu polisi tidur yang ada di Kota Blitar.(foto : fathan)