ADAKITANEWS, Kota Blitar – Meski sudah meraih beberapa penghargaan, namun ternyata tidak menyurutkan semangat Pemerintah Kota Blitar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemkot Blitar pun menggelar Diklat Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Local Education Centre (LEC) selama 4 hari, mulai Senin (04/12) sampai dengan Kamis (08/12).

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Blitar, Rudy Wijonarko mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan publik. Menurutnya, saat ini di seluruh Indonesia pada umumnya dan di Kota Blitar pada khususnya, proses reformasi birokrasi berjalan dengan sangat cepat. Tuntutan masyarakat juga terus berkembang.

“Saat ini kan masyarakat sudah semakin cerdas. Masyarakat juga tidak segan mengadu apabila mendapatkan pelayanan yang kurang baik. Sehingga diharapkan kita semua dapat terus belajar untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Blitar,” kata Rudy sekaligus membuka diklat, Senin (04/12).

Lebih lanjut Rudy menjelaskan, diklat ini sangat penting untuk diselenggarakan agar pelayanan publik di Kota Blitar dapat berjalan lebih baik. Menurutnya, perlunya penyusunan standar pelayanan publik (SPP) bagi instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian pelayanan.

Dengan adanya standar tersebut maka penyelenggara pelayanan maupun masyarakat pengguna layanan memiliki acuan yang jelas dan transparan berkaitan dengan setiap jenis pelayanan. “Dalam standar tersebut antara lain memuat persyaratan, prosedur, waktu, dan biaya layanan yang diperlukan,” ungkap mantan Kepala BPKAD Kota Blitar ini.

Urgensi penyusunan SPP diperkuat oleh UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan publik, penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Rudy pun berpesan, pelayanan publik di Kota Blitar tidak boleh berada di titik yang stagnan. Artinya Pemkot Blitar tidak boleh lekas puas dengan apa yang telah diraih. Aparatur Kota Blitar dituntut harus mencari inovasi baru yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

“Melalui diklat ini seluruh OPD dapat memahami dan mengimplementasikan penyusunan standar pelayanan publik. Selain itu, juga diharapkan dapat terus mencari inspirasi baru dalam pengembangan dan pelayanan publik. Tujuan akhirnya adalah peningkatan pelayanan birokrasi kepada masyarakat,” terang Rudy.

Rudy juga berharap kepada seluruh jajaran birokrasi di Kota Blitar untuk senantiasa konsisten melanjutkan dan mempertajam proses reformasi birokrasi. Ia mengajak agar terus belajar (learning by doing), dan terus melakukan evaluasi serta mengembangkan hal-hal yang menjadi pekerjaan masing-masing.

“Jangan sampai ada ASN/ PNS yang masih mempunyai mental dan paradigma aparatur pola lama, yang kurang memiliki etos kerja, kurang disiplin, ingin dilayani, melanggar etika sosial, dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Pejabat yang hobi bersepeda ini melanjutkan, aparatur untuk memperkuat mental agar menjadi PNS yang bertaqwa, disiplin, kreatif, memiliki loyalitas, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Semua harus mampu bekerja sesuai dengan standar pelayanan, belajar kreatif menemukan ide-ide baru yang berguna dan bermanfaat dengan tetap berpegang pada peraturan perundangan dan norma hukum yang berlaku,” imbuhnya.(hms/fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana pembukaan diklat.(dok. Humas Pemkot Blitar)