ADAKITANEWS, Jombang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang memastikan tidak akan ada data pemilih yang terlewatkan pada Pilkada 2018 mendatang. Hal tersebut menyusul akan dilakukannya tahapan pemutakhiran data pemilih dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) secara serentak di seluruh Indonesia, oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Komisioner KPU Jombang Divisi Data, Abd Wadud Burhan Abadi mengatakan, KPU akan melakukan coklit dengan cara sensus mendatangi ke rumah warga satu persatu pada tanggal 20 Januari hingga 18 Februari mendatang.

“KPU RI menginstruksikan kepada kita untuk melakukan coklit secara seretak. Nanti dari PPS, PPK, KPUD, KPU Provinsi hingga KPU RI akan turun langsung ke rumah warga untuk melakukan coklit,” ungkap pria yang akrab disapa Burhan itu.

Untuk pemutakhiran data pemilih ini juga akan diawasi secara ketat. Mengingat hal tersebut merupakan faktor terpenting untuk suksesi Pemilu 2019 mendatang. “KPU menganggap ini penting karena kesuksesan Pemilu 2019 ditentukan oleh Pilkada 2018, termasuk terkait data pemilih,” ujar Burhan saat diwawancarai Tim Adakitanews.com di kantor KPU Jombang, Jalan Romli Tamim, Selasa (09/01).

Karena faktor pentingnya data pemilih, Burhan menegaskan bahwa kinerja PPDP akan dimonitoring langsung oleh petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Ada surat keputusan dari KPU terkait monitoring dan pemeriksaan kerja dari PPDP,” tandasnya.

Burhan juga mengatakan bahwa pemutakhiran data pemilih tersebut mengacu pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang telah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. “Nanti acuannya DP4. Di Jombang jumlah DP4 yang sudah dikirim oleh KPU RI sejumlah 987.615 dan pemilih pemulanya sejumlah 82.907,” bebernya.

Dalam pemutakhiran data pemilih ini diharapkan tidak ada data yang terlewatkan seperti tahun sebelumnya. “Kalau ada rumah yang tidak didatangi mohon dilaporkan. Kita tidak mau seperti dulu yang banyak laporan PPDP tidak turun. Kita tidak main-main, makanya sampai ada surat edaran KPU untuk monitoring kemudian pemeriksaan kerja. Makanya mereka tidak akan bisa untuk tidak turun, harus turun,” tegas Burhan.(ar)

Keterangan gambar: Anggota Komisioner KPU Jombang Devisi Data, Abd Wadud Burhan Abadi.(foto:adi rosul)