ADAKITANEWS, Blitar – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 369,2 triliun dan mensinkronisasikan aturan dengan landasan hukum berupa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), guna memberi tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun demikian, hingga saat ini di Kabupaten Blitar belum ada kepastian waktu pencairan tunjangan tersebut.

Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti mengatakan, selama ini untuk di wilayah Kabupaten Blitar belum melakukan tahapan validasi data kelas jabatan PNS. Namun, saat ini, validasi tengah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.

“Untuk pencairan tunjangan PNS membutuhkan dasar hukum yang jelas. Bisa melalui Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda),” kata Khusna, Jumat (19/01).

Lebih lanjut Khusna menjelaskan, untuk saat ini di Kabupaten Blitar Perbup itu belum dapat disusun karena harus menunggu rekomendasi dari Kemenpan RB mengenai validasi kelas jabatan. Selain itu, pihaknya juga tidak dapat memprediksi kapan rekomendasi akan turun dan segera dibuatkan Perbup.

“Kita belum tahu kapan rekomendasi itu bakal turun. Tapi kita berharap secepatnya agar tunjangan juga bisa segera cair,” ujarnya.

Khusna menambahkan, tunjangan pegawai masih akan diterapkan tahun 2018, sehingga masih perlu menyesuaikan aturan yang terbaru.(fat)

Keterangan gambar: Khusna Lindarti, Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah Kabupaten Blitar.(foto : fathan)