ADAKITANEWS, Tulungagung – Pada tahun kedua di 2017, program sejuta rumah yang diluncurkan pemerintah ternyata juga belum mampu terealisasi.

Tahun 2017 lalu, pemerintah baru merealisasikan 800 ribu unit. Sedangkan di tahun sebelumnya atau 2016, hanya mampu merealisasikan sekitar 668.000 rumah untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun non MBR.

Ada beberapa kendala yang dihadapi pengembang untuk merealisasikan pembangunan rumah bersubsidi tersebut. Sejumlah permasalahan seperti kendala lahan, perizinan, kelembagaan, hingga tidak adanya perbedaan perlakuan antara pengembang MBR dan non MBR.

Wakil Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Timur, Herman Widiyanto menyatakan bahwa untuk Jawa Timur pada tahun 2017 lalu, hanya mampu membangun rumah bersubsidi sebanyak 6.000 unit yang tersebar di seluruh Jatim. Sedangkan untuk tahun ini, asosiasinya mendapat target dari pemerintah pusat untuk membangun sebanyak 25 ribu unit rumah bersubsidi.

Melihat kondisi tahun lalu, Herman tak yakin target tersebut akan tercapai. Dan berdasarkan hitungannya, yang bisa terealisasi hanya sekitar 16 ribu unit saja. “Target kita untuk tahun ini sebenarnya 25 ribu unit rumah bersubsidi. Tapi kalau melihat kondisi di lapangan, sulit terpenuhi. Paling nanti hanya di kisaran angka 16 ribu saja yang bisa kita realisasikan,” kata Herman Widiyanto, Rabu (17/01).

Herman Widiyanto yang kini tengah berkonsentrasi membangun sejumlah perumahan di Tulungagung ini mengatakan, pencapaian target tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah juga. Apalagi jika terkait dengan lahan dan perizinan.

Herman mencontohkan, di Tulungagung pada tahun 2017 lalu hanya terbangun 250 unit rumah saja untuk yang bersubsidi. Sementara pada tahun 2018 sekarang ini, targetnya sebanyak 500 unit rumah bersubsidi.

Kondisi di Tulungagung ini, lanjut Herman, tidak terlepas dari perencanaan pemerintah yang masih terkonsentrasi di perkotaan. Selain dipengaruhi harga tanah yang semakin tinggi, sulitnya para pengembang properti untuk mengembangkan dan menjual rumah bersubsidi kepada calon pembeli di Tulungagung juga dipengaruhi oleh sebaran dan pengembangan fasilitas keramaian yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang terpusat di perkotaan saja.

“Kalau arah kebijakan pembangunan masih terkonsentrasi di kota, kita sebagai pengembang juga kesulitan. Untuk pengadaan lahan saja sudah mahal, bagi pengembang ini berat. Sementara untuk harga tanah yang terjangkau hanya di pinggiran, namun bagi user kurang menarik,” katanya.

Di Tulungagung saat ini harga rumah bersubsidi tipe 36 dipatok maksimal Rp 130 juta per unit. Ini lebih mahal dari tahun lalu yang hanya Rp 123 juta per unit. “Untuk user dari kalangan PNS, akan mendapatkan fasilitas kemudahan diantaranya uang muka dari pemerintah Rp 4 juta, pencairan tabungan perumahan dari Bapertarum Rp 1.800.000, dan mendapatkan subsidi bunga bank untuk KPR sebesar 5 persen per tahun,” pungkasnya.(bac)

Keterangan gambar : Rumah bersubsidi dalam tahap pembangunan.(foto : acta cahyono)