Kediri(adakitanews.com)—Menanggapi aksi damai ratusan guru dan kepala madrasah se-Kabupaten Kediri, Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Kediri pun memberikan penjelasan.

Aksi damai tersebut digelar di depan Kankemenag Kabupaten Kediri, Kamis (5/11/2020) pagi. Ratusan peserta aksi damai juga membawa kertas berisi tuntutan kepada Kankemenag Kabupaten Kediri, salah satunya pemotongan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kasie Pendidikan Madrasah Kankemenag Kabupaten Kediri, Enim Hartono menjelaskan, pemotongan dana tersebut karena ini merupakan kebijakan Kemenag Pusat, terkait adanya Refocusing Dana Covid-19.

“Tuntutan para kepala madrasah ini wajar, karena memang mereka bertugas mengelola madrasah. Namun untuk mengatasi masalah ini, kami sudah didampingi oleh pejabat yang berkompeten dari Kantor Kemenag Provinsi Jatim dan hal ini telah dipertanyakan ke Kemenag Pusat. Alhamdulillah jawaban dari Jakarta, kekurangan dana ini akan diberikan November,” katanya.

Di sisi lain, lanjutnua, ini diperkuat dengan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pendis tentang Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan pada Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Pendidikan Islam di seluruh Indonesia.

Surat dengan nomor B-1134.3/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/06/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang berisi tentang penghematan anggaran untuk BOP RA dikurangi Rp 200.000 per siswa, serta pengurangan BOS MI, MTS, dan MA, masing-masing dipotong Rp 100.000 per siswa.

Di lain pihak, yang terjadi di Madrasah Kabupaten Kediri adalah pemberkasan Dana BOP dan BOS untuk Tahap II harus berdasarkan kuota jumlah siswa yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kediri yang berkisar kira-kira 40-50 persen dari jumlah siswa riil di Madrasah.

Padahal kenyataannya, madrasah mengajukan database sesuai jumlah riil, namun untuk pemberkasan pihak Kemenag menghendaki harus sesuai dengan kuota yang mereka keluarkan.

Lebih lanjut, dengan kondisi seperti ini para pengelola Madrasah merasa sangat keberatan karena dana yang ada sekarang, hanya cukup untuk biaya operasional selama 3 bulan. Sementara, tiga bulan berikutnya mereka harus mencari sumber dana sendiri untuk tetap bertahan dengan berbagai upaya.

Perlu diketahui, agenda aksi para guru ini digelar dengan lebih dulu berkumpul di Terminal SLG Kediri dan menuju Kantor Kemenag Kabupaten Kediri. Selama melakukan unjuk rasa, para peserta yang membentangkan berbagai poster tuntutannya, menggunakan Protap Kesehatan Covid-19 secara ketat dan pengamanan di lokasi ini didampingi langsung oleh sejumlah petugas kepolisian setempat.(Oky).