ADAKITANEWS, Blitar – Permasalahan aset milik Pemerintah Kabupaten Blitar di perumahan Jatilengger Ponggok hingga kini belum selesai. Untuk itu dalam waktu dekat, Komisi I DPRD Kabupaten Blitar bakal membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jatilengger, untuk menyelesaikan aset yang kini sudah menjadi perumahan tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan, pihaknya sengaja meminta Komisi I untuk segera menyelesaikan masalah aset milik Pemkab Blitar di Jatilengger. Hal tersebut karena menjadi atensi atau rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal aset daerah.

“Artinya, penyelesaian aset tersebut, menjadi Pekerjaan Rumah bagi eksekutif dan juga legislatif, untuk segera diselesaikan di tahun ini. Hal itu merujuk dari rekomendasi BPK,” katanya, Selasa (09/01).

Untuk itu, lanjut Suwito, sebelum eksekutif menyelesaikan permasalahan tersebut, pihaknya terlebih dulu membahas di tingkat legislatif. Setelah pembahasan selesai nantinya ada beberapa rekomendasi dari legislatif yang akan ditindaklanjuti oleh eksekutif soal penyelesaian aset tersebut, misalnya melakukan tukar guling lahan.

Menurutnya, rencananya untuk melepas aset milik Pemkab Blitar yang kini dijadikan perumahan oleh pihak pengembang properti, harus dicarikan lahan pengganti yang nantinya akan dilakukan tukar guling, antara Pemkab Blitar dan juga rekanan yang membangun perumahan di atas aset milik Pemkab Blitar.

“Hingga kini, permasalahan aset ini belum kelar, sehingga warga yang menempati perumahan tersebut, tidak bisa memiliki sertifikat, karena lahan tersebut masih milik Pemkab Blitar,” pungkasnya.

Suwito menuturkan, saat ini pihaknya telah menunjuk Komisi I untuk segera menginvestigasi permasalahan tersebut. Sebab, sebelum ada rekomendasi dan penyelesaikan persoalahan, terlebih dulu harus dilihat akar permasalahannya. Terkait hal itu, rencananya Komisi I akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jatilengger.

“Saya mendukung baik, rencana pembentukan pansus tersebut, agar bisa diketahui akar permasalahan sehingga bisa mudah dicarikan jalan keluarnya,” tuturnya.

Suwito menambahkan agar permasalahan tersebut bisa segera terselesaikan, sebab ada puluhan warga yang menempati perumahan tersebut hingga kini tidak ada kepastian soal kepemilikan rumah dan lahan. Selain itu permasalahan tersebut jika tidak segera diselesaikan akan berdampak pada kinerja pemkab Blitar, yang nantinya akan mempengaruhi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Intinya, tahun ini harus segera diselesaikan secepatnya,” harapnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Pintu masuk menuju Perumahan Jatilengger, lahan perumahan itu sejatinya masih milik Pemkab Blitar.(foto : fathan)