Perangkat Desa Protes Pemberlakuan UU Desa

Sentot@dakitanews Nganjuk – Berlakunya Undang-Undang Desa menuai protes kalangan perangkat desa dan kepala desa. Pasalnya, banyak pasal yang dianggap merugikan mereka.

Sentot Rudi Prastiono.ST Pengurus Parade Nusantara Provinsi Jawa Timur menanggapi banyaknya perangkat desa maupun kepala desa yang memprotes UU Desa mengatakan, sesuai amanat UU Desa No  6 tahun 2014, pasal 72 pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top).

Meskipun RAPBN 2015 yang disusun pemerintah SBY hanya mengalokasikan 9,1triliun (1,4% dari dana transfer ke daerah), namun pemerintah baru menaikkan ADD APBN hingga mencapai 10% (Rp 46 Triliun). Selain itu,UU Desa juga makin menguatkan alokasi dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota.

Jika sebelumnya hampir tidak ada Kabupaten/Kota yang memberikan ADD minimal 10 persen dari dana perimbangan tanpa adanya sanksi, maka pasal 72 UU Desa memberikan hak pada pemerintah untuk memberikan sanksi dengan melakukan penundaan dan bahkan pemotongan dana perimbangan sebesar alokasi dana  yang tidak diberikan ke Desa.

Dengan adanya sanksi ini, dipastikan seluruh daerah akan mengalokasikan Anggaran Dana Desa ( ADD) minimal 10 persen pada 2015 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Kabupaten/Kota.

Ditambahkan oleh Sentot yang juga Kepala Desa Sonobekel Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Sumber pendanaan desa sebagai konsekwansi atas implementasi UU Desa ini tentu sangat penting artinya sebagai salah satu upaya untuk mengoreksi sistem pengelolaan ekonomi yang selama ini terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi  yang tinggi tetapi kurang memperhatikan kualitas dari pertumbuhan itu sendiri.

Melalui dana Desa itu, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pemberantasan kemiskinan yang memang secara proporsi lebih besar berada di pedesaan, dan menekan kesenjangan pendapatan antara kota dan desa serta mengoreksi arah pembangunan selama ini yang cenderung memicu terjadinya urban.

“Tetapi apabila  UU Desa ini diterapkan maka akan  malah  menimbulkan keresahan perangkat desa dan kepala desa terkait status tanah bengkok,  karena dalam penjelasan pasal 72 UU desa dikatakan tanah bengkok merupakan bagian dari hasil usaha desa termasuk BUM Desa. Hal inilah yang  membuat rekan-rekan resah dan memprotes isi UU desa” akunya.

Lebih detail Sentot  ketika dimintai pendapat mengenai status bengkok menjelaskan, Bengkok sesuai asal usul merupakan aset desa yang digunakan untuk upah perangkat desa/kepala desa. Kalau bengkok dijadikan bagian dari hasil usaha desa dan nantinya akan menjadi pendapatan asli desa maka untuk desa terutama di wilayah pulau jawa justru akan merugi. Pendapatan perangkat desa/kepala  desa akan turun.

Karena kalau bengkok bagian dari pendapatan desa maka nanti akan dimasukkan dalam APBDes. Padahal dalam pasal 100 UU desa no 6 tahun 2014 ayat b dikatakan Penghasilan tetap perangkat desa, BOP pemerintah desa, Tunjangan BPD dan RT /RW paling banyak hanya 30% dari jumlah anggaran belanja desa. “Kalau pasal ini diterapkan maka pendapatan teman teman perangkat/kepala desa akan terjun bebas mas” imbuhnya.

Maka dari itu pihaknya mendesak agar pemerintah dalam hal ini Kementrian desa dan Mendagri agar merevisi dan mengkaji ulang tentang pengelolaan bengkok. Karena dalam undang undang ini desa akan kehilangan bengkok. Padahal negara tidak pernah memberikan bengkok kepada desa.

Sedangkan untuk desa yang memang tidak memiliki bengkok apakah negara akan memberikan bengkok kalau bengkok menjadi bagian dari hasil usaha desa. “ Negara tidak boleh diskriminasi, kalau memang itu hak dari teman-teman ya jangan diongkreh-ongkreh” jelasnya.(Jati)

Recommended For You