tolak SPPT PBBADAKITANEWS, Madiun – Sejumlah perangkat desa di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun menolak mengelola Posyandu dan membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pajak, Bumi dan Bangunan (PBB). Mereka menyerahkan berkas SPPT ke kantor kecamatan dan Posyandu ke Dinkes setempat, Selasa (14/4).

Aksi ini dilakukan sebagai sikap kekecewaan mereka atas terbitnya surat nomor 143/2272/PMD dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang penjelasan keuangan dan aset desa. Ketua I Parade Nusantara Bendi Laviana menegaskan melalui penyerahan SPPT itu maka seluruh perangkat desa menyatakan untuk berhenti melakukan penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Kami juga menghentikan kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) yang selama ini rutin digelar sebulan sekali. Hal ini terus kami lakukan sampai kami mendapatkan tanggapan kebijakan benar. Kami tidak sependapat dengan salah satu poin dalam penegasan surat dari Kemendagri tersebut. Kendati secara prinsip tetap mematuhi terbitnya UU 6/2014 tentang Desa,” ujarnya.

Ia mengatakan UU Desa sudah bagus, tetapi dalam hal ini kita dijegal dengan Pasal 100 PP 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU tersebut. Pasal 81, 96 dan 100 menegaskan, pemberian penghasilan tetap kades dan perangkat desa dibatasi oleh besaran prosentase dan tata cara pengalokasian ADD yang selanjutnya diatur dalam Perbub atau Perwali yang selanjutnya dalam APBDes penghasilan tetap itu dimasukkan dalam pembagian 30 persen.

“Kami berharap Perbup masih disusun, kesejahteraan kades dan perangkat diperhatikan. Minimal besarannya sama seperti lalu, sekarang penghasilan tetap kades dan perangkat tidak turun, tapi terjun bebas. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Parade Nusantara menginstruksikan kepada seluruh kades dan perangkat di kecamatan lain mengikuti aksi penyetopan penarikan PBB dan pelayanan posyandu,” ujarnya.

Setelah dua tugas pembatuan ini dihentikan, maka sepenuhnya dikembalikan kepada pihak berwenang. Untuk PBB langsung diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Posyandu ke Dinas Kesehatan (Dinkes). “Seharusnya, memang ini merupakan tugas kedua instansi tersebut,” ujarnya lagi.

Menanggapi itu, Camat Kebonsari Margo Santoso menyatakan pihaknya tidak dapat menerima penyerahan berkas SPPT dari 4 desa tersebut. Sebab, hal itu menyalahi prosedur yang ada. “Penyerahan SPPT itu langsung dari Dispenda ke kades dengan disertai berita acara. Kalau tiba-tiba diserahkan ke camat itu namanya salah alamat, makanya saya tolak,” tegasnya.

Pihak kecamatan segera mengkoordinasikan persoalan ini, baik dengan kades dan masyarakat setempat maupun instansi terkait di Pemkab Madiun. Maka, pihak kecamatan tidak mau menerima berkas SPPT secara resmi, setelah dialog berakhir tidak ada proses serah terima antara perangkat dengan camat. Tumpukan berkas dibawa itu akhirnya hanya dititipkan saja di kantor kecamatan setempat. (UK)

Keterangan Gambar : Sejumlah perangkat desa di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, menolak untuk membagikan  SPPT dan PBB ke warga. Sikap ini diambil menyusul kekecewaan mereka atas terbitnya surat nomor 143/2272/PMD dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).