ADAKITANEWS, Jombang – Persoalan dugaan penjualan Tanah Kas Desa (TKD) Kedungturi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang yang dialamatkan kepada Kepala Desa setempat oleh sejumlah warganya, sudah sampai ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang.

Puluhan warga dari Desa Kedungturi berbondong-bondong mendatangi DPRD Jombang untuk melakukan hearing dengan Komisi A DPRD Jombang, Kamis (09/11). Hearing tersebut bertujuan untuk mengadukan adanya dugaan aktivitas penggalian Tanah Kas Desa yang diperjualbelikan oleh oknum Pemerintah Desa Kedungturi.

Dalam hearing tersebut, salah satu warga menyampaikan adanya dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Kedungturi, H Sucipto, dengan melakukan jual beli galian penambangan ilegal, yang berasal dari Tanah Kas Desa.

“Kami meminta DPRD Kabupaten Jombang untuk membuat rekomendasi secara tertulis kepada Polres Jombang, Kejaksaan Negeri Jombang, dan Bupati Jombang beserta SKPD terkait. Bahwasanya secara tegas menyatakan tindakan Sucipto selaku Kepala Desa Kedungturi sudah melampaui batas kewenangan dengan melakukan tindakan korupsi. Serta terbukti melanggar Berita Acara Musyawarah tanggal 14 Oktober 2017 tentang perencanaan pembangunan desa,” ungkap Setiyoko.

Setiyoko, 50, mewakili sejumlah warga yang mendatangi gedung DPRD Kabupaten Jombang ini juga berharap para wakil rakyat bisa segera menindaklanjuti kasus tersebut dan segera menyelesaikannya. “Saya mohon jeritan warga Kedungturi ini diperhatikan. Ini betul-betul dari hati nurani warga. Tidak ada target kepentingan apa-apa, ini murni keinginan warga, tolong segera diselesaikan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jombang, Drs Cakup Ismono mengatakan bahwa kasus tersebut belum tentu merupakan tindakan melawan hukum seperti yang diduga oleh warga. Menurutnya perlu ada kajian terlebih dahulu dan mengacu pada peraturan yang ada. “Apapun harus diuji terlebih dahulu sesuai dengan peraturan, seperti Permendagri atau perundang-undangan. Kami berharap semuanya bisa damai,” ujar Ketua Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa permasalahan yang ada di Desa Kedungturi itu harus ada definisi yang jelas terlebih dahulu. Sesuai dengan aturan yang ada, menurut Cakup Ismono, ada perbedaan antara penambangan dan penggunaan tanah.

“Kasus ini harus ada definisi yang jelas dulu. Apakah masuk dalam kategori aktivitas penambangan atau penggunaan tanah. Jika itu penggunaan tanah, maka harus melalui Musyawarah Desa lalu dituangkan dalam surat keputusan Kepala Desa,” papar Cakup Ismono.

Ia juga menegaskan bahwa hasil hearing nantinya akan dibuatkan berita acara dan direkomendasikan ke pimpinan DPRD Kabupaten Jombang agar segera menindaklanjuti. “Karena masalah ini sudah masuk ke ranah hukum, tentunya hasil hearing nanti akan kita sampaikan ke pimpinan dewan untuk dikoordinasikan dengan pihak berwajib. Karena pimpinan dewan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil hearing ini ke Kapolres Jombang,” pungkasnya.(ar)

Keterangan gambar: Suasana hearing yang dilakukan oleh sejumlah warga Desa Kedungturi dengan Komisi A DPRD Jombang. (bawah) Ketua Komisi A, Drs Cakup Ismono saat diwawancarai.(foto:adi rosul)