ADAKITANEWS, Blitar – Penetapan Rancangan APBD Perubahan tahun 2017 menjadi Perda akhirnya dilakukan hari ini, Selasa (19/09) siang dalam rapat paripurna.

Penetapan ini dimulai dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap pembahasan Rancangan APBD Perubahan tahun 2017, kemudian dilanjutkan dengan persetujuan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk ditetapkan menjadi Perda yang ditandai dengan penandatanganan bersama.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan, dalam APBD Perubahan ini ada beberapa rekomendasi dari Banggar. Diantaranya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melaksanakan Perubahan APBD tahun 2017 agar tetap menjaga tema dan kelima prioritas pembangunan tahun 2017 untuk dilaksanakan sesuai dengan target kerjanya.

“Ada yang utama dalam perubahan ini yakni ketepatan waktu agar cukup hingga akhir tahun dalam melakukan program, sehingga bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Suwito pasca paripurna, Selasa (19/09).

Pada pembacaan penjelasan yang disampaikan oleh juru bicara banggar, Ahmad Rifa’i dari fraksi PKB, bahwa ada perubahan proyeksi belanja daerah tahun 2017. Belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2017 yang dialokasikan sebesar Rp 2.479.025.035147, meningkat sebesar Rp 151.261.733.540 atau naik 6,50 persen jika dibanding sebelum perubahan sebesar Rp 2.327.763.301.608.

Selain itu, Rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2017 yang dokumennya sudah dibahas oleh Banggar DPRD Kabupaten Blitar, merupakan RAPBD Perubahan tahun kedua dari rangkaian jangka panjang 5 tahun RPJMD periode 2016-2021. Dimana pada tahapan tahun kedua tersebut berdasarkan RKPD 2017, diamanatkan bahwa arah kebijakan diprioritaskan untuk percepatan kecukupan saran prasarana, sistem dan infrastruktur ekonomi berbasis potensi unggulan Kabupaten Blitar (Pariwisata dan Pertanian) dengan 5 prioritas pembangunan.

Diantaranya, penataan sarana aparatur dan sistem pendukung pemerintahan, infrastruktur perekonomian yang berpihak terhadap pertanian dan pariwisata, pembangunan infrastruktur berbasis kawasan dan pusat pertumbuhan baru, pemantapan pemberian layanan dasar umum dan pemerintahan, serta itensifikasi potensi pariwisata unggulan dan penggunaan teknologi pertanian.

Menurut Suwito, tidak ada hal yang baru. Harapannya meski besar APBD turun, artinya pendapatan dari dana perimbangan turun, maka di sisi lain harus diupayakan strategi agar PAD bisa naik dengan catatan tidak memberatkan masyarakat. “Strategi peningkatan PAD harus kita lakukan. Tapi jangan sampai beratkan masyarakat seperti menaikkan pajak maupun lainnya,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM mengatakan, setelah persetujuan dan penetapan ini tahapan selanjutnya dilaporkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Setelah itu selama 15 hari Gubernur mengevaluasi, kemudian diturunkan kembali ke Bupati dan dibahas dengan pimpinan dewan. “Setelah itu baru dimintakan nomor register, selanjutnya baru bisa dilaksanakan Perda ini,” imbuh Bupati.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana rapat paripurna penetapan APBD Perubahan tahun 2017.(foto : fathan)