ADAKITANEWS, Blitar – Aturan mengenai minuman beralkohol (minol) dirasa sangat penting di Kabupaten Blitar. Hal itu terlihat ketika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dikembalikan oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) untuk dievaluasi. Panitia Khusus (Pansus) yang membentuk Perda ini juga segera merespon dengan mengundang beberapa pihak terkait untuk membahasnya.

Ketua Pansus Pembentuk Perda Pengendalian dan Pengawasan Minol DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo menjelaskan, pasca dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur di Surabaya, memang ada perbedaan persepsi antara pansus dengan Raperda yang dievaluasi Gubernur.

Terutama di pasal 13, pada Raperda yang dikirim ke Gubernur menyatakan bahwasanya minuman beralkohol golongan A, B, dan C, peredarannya diatur oleh Bupati. Disisi lain Gubernur menganggap itu sebagai wujud larangan. Sehingga menurut dari Gubernur bertentangan dengan Perpres nomor 74 tahun 2017.

“Kami sudah mengundang Disperindag, Bagian Hukum, MUI, dan ormas Islam lainnya. Kami juga telah menyamakan persepsi bahwa di dalam pasal 13 disebutkan minuman beralkohol golongan A, B, dan C, hanya dapat dijual di beberapa tempat, diantaranya hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan di bidang kepariwisataan,” kata Wasis saat dihubungi melalui telepon, Selasa (28/11).

Menurutnya, pada intinya dijelaskan secara spesifik minol itu boleh beredar. Sehingga sudah disepakati pada 7 Desember 2017 direncanakan Perda ini akan ditetapkan dalam rapat paripurna. Namun untuk saat ini pihaknya masih menunggu nomor registrasi dari Gubernur Jawa Timur. “Kita pastikan Kabupaten Blitar segera memiliki Perda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Lebih lanjut Wasis menjelaskan, Perda ini mengatur minol yang bersifat resmi. Harapannya penegak hukum dalam hal ini kepolisian maupun Satpol PP sudah mempunyai payung hukum.

Menurutnya, jika minol itu resmi tetapi beredar dan penjualnya tidak sesuai dengan peraturan yang di Perda maka harus ditindak. ÔÇťApalagi seperti minuman yang ilegal, semacam arak dan oplosan itu sudah wewenang kepolisian dan harus ditindak. Karena sudah melanggar undang-undang kesehatan dan perlindungan konsumen. Jadi polisi jangan segan-segan untuk melakukan tindakan,” papar politisi partai Gerindra ini.

Wasis menambahkan, Perda ini dibuat untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar. Terutama untuk menyelamatkan generasi muda baik Kabupaten Blitar pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. “Generasi muda kita harus diselamatkan dari minuman beralkohol,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Wasis Kunto Atmojo, Ketua Pansus Pembentuk Perda Pengendalian dan Pengawasan Minol DPRD Kabupaten Blitar.(foto : fathan)