ADAKITANEWS, Blitar – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 mengenai Pendidikan Karakter. Dalam Perpres ini, tidak ada lagi aturan yang mewajibkan sekolah hingga 8 jam dalam sehari, sehingga sekolah bisa memilih menerapkan 5 hari atau 6 hari sekolah dalam seminggu.

Menindaklanjuti Perpres ini, beberapa elemen terkait diantaranya MUI, lembaga-lembaga Ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan LDII, serta Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kemenag Kabupaten Blitar, dan seluruh pengurus madrasah diniyah melakukan diskusi yang difasilitasi DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (22/03) siang.

Ketua MUI Kabupaten Blitar, KH Ahmad Zamroji mengatakan, pihaknya memahami bahwa Perpres itu untuk menentukan 5 atau 6 hari sekolah adalah lembaga pendidikan. Sedangkan Pemerintah Daerah tidak punya kewenangan. Namun dalam menerapkan 5 hari sekolah harus memenuhi persyaratan tertentu, diantaranya harus mendapat persetujuan tokoh agama, wali murid, serta harus tersedia guru yang mengajar tentang penguatan karakter.

“Kalau lembaga sekolah tidak bisa memenuhi ketentuan, maka pastinya tidak boleh menggunakan 5 hari sekolah dan harus menerapkan 6 hari sekolah,” katanya.

Lebih lanjut Zamroji menjelaskan, dalam hearing disepakati bahwa dalam mengelola pendidikan karakter secara tajam di lingkungan sekolah, perlu ada regulasi untuk memayungi yang paling cepat agar bisa dilaksanakan, yaitu Peraturan Bupati (Perbup).

Menurutnya, kalau Perda prosesnya terlalu panjang, padahal kebutuhannya mendesak. “Hasilnya kita semuanya sepakat mendorong Bupati Blitar untuk membuat Perbup,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjaka mengatakan, awalnya diskusi ini membahas implementasi Perpres terkait pendidikan karakter. Namun akhirnya diskusi itu berkembang, dan mengarah terhadap dampak yang terjadi pada masyarakat, keluarga, dan sekolah. Sehingga mengerucut untuk mendorong Bupati agar menerbitkan Perbup tentang pendidikan karakter.

“Perbup ini nanti akan membahas karakter secara keseluruhan, tidak hanya pelajar namun juga masyarakat. Selain itu Perpres turunannya mesti harus ada, yaitu Perbup,” ungkap Budi.

Budi menambahkan, berdasarkan data yang dimilikinya, ada 5 SD di Kabupaten Blitar yang menerapkan 5 hari sekolah dari jumlah total 649 SD, baik swasta maupun negeri. Sedangkan tingkat SMP, ada 17 sekolah yang sudah menerapkan 5 hari sekolah, dari total jumlah keseluruhan 125 SMP negeri maupun swasta.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana diskusi di Kantor DPRD.(foto : fathan)

https://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/03/220318-fat-blitar-fullday-1-1024x768.jpghttps://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/03/220318-fat-blitar-fullday-1-150x150.jpgREDAKSIDaerahadakitanews,Berita,blitar,fullday school,pendidikan karakter
ADAKITANEWS, Blitar - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 mengenai Pendidikan Karakter. Dalam Perpres ini, tidak ada lagi aturan yang mewajibkan sekolah hingga 8 jam dalam sehari, sehingga sekolah bisa memilih menerapkan 5 hari atau 6 hari sekolah dalam seminggu. Menindaklanjuti Perpres ini, beberapa...