ADAKITANEWS, Tulungagung – Puluhan truk bermuatan tebu milik anggota Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) cabang Tulungagung terparkir di sepanjang jalan menuju arah pabrik gula Modjopanggoong Jalan Kawi Desa Sidorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, Kamis (24/08).

Mereka sengaja memarkir truk dan tidak masuk ke dalam lokasi pabrik, sebagai bentuk aksi menolak penerapan pajak sepuluh persen, yang akan diterapkan oleh pemerintah.

Lewat poster yang mereka bentangkan, para petani meminta pemerintah untuk menghentikan wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang besarnya sepuluh persen, serta menghentikan impor gula.

Pengenaan pajak tersebut dirasa memberatkan para petani tebu. Pajak tersebut, seharusnya ditanggung oleh pembeli, namun dalam praktiknya justru petani yang menanggungnya. Meski hingga kini pengenaan pajak belum jelas kapan akan direalisasikan, namun mulai musim giling yang berlangsung pada bulan Mei 2017 lalu, para petani tebu sudah dipungut pajak oleh pembeli.

“Memang wacananya yang dikenakan pajak adalah investor, namun kenyataannya pajak tersebut kami yang nanggung, sehingga penghasilan petani semakin kecil,” kata Sutrisno, pengurus APTRI cabang Tulungagung.

Sutrisno menambahkan, saat ini kondisi petani semakin terpuruk dengan adanya gula impor. Sehingga membuat harga gula rakyat turun dan kurang diminati oleh masyarakat. Selain itu mereka juga meminta pemerintah untuk menaikkan harga pokok penjualan dan harga eceran tertinggi gula di pasaran.

Saat ini diketahui, gula dari petani hanya dipatok sebesar Rp. 9.600 per kilonya. Hal itu menyebabkan pendapatan petani hanya cukup untuk biaya pemeliharaan tebu hingga musim panen berikutnya. “Idealnya Harga Eceran Tertinggi Gula (HET) Rp 12.500 diatas besaran Biaya Pokok Produksi (BPP) yang kini mencapai Rp 10.700 per kilogramnya sehingga petani baru menikmati keuntungan,” ungkap Sutrisno.(ta1)

Keterangan gambar : Petani Tebu Membentangkan Poster Tolak PPN 10 persen.(foto : acta cahyono)