width=

ADAKITANEWS, Blitar – Puluhan Petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Petani Blitar Raya (GEMPITA RAYA), melakukan aksi unjuk rasa di perempatan lovi Kota Blitar, Kamis (09/03). Mereka menolak adanya oknum yang mengaku dari unsur militer dalam penyelesaian konflik agraria di perkebunan Desa Soso Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.

Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Mohamad Trianto mengatakan pihaknya sebagai wakil dari kelompok Gempita Raya secara tegas menolak adanya oknum yang mengaku dari militer campur tangan dalam konflik agraria di perkebunan Soso. “Yang jelas semua pihak harus saling menahan diri, karena konflik ini masih dalam proses di Kejaksaan. Dimana sudah ada barang bukti dan juga nama tersangka, yang rencananya akan diumumkan maksimal tanggal 31 Maret nanti. Artinya, kami menolak adanya campur tangan yang mengatasnamakan militer dalam kasus ini,” kata Trianto saat diwawancara, Kamis (09/03).

Trianto menegaskan, bahwa Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan Soso ini sudah habis. Jadi otomatis tanah menjadi milik Negara. Namun kenyataannya pihak management telah mengangkat beberapa orang yang berpotensi mengintimidasi warga.

“Tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengaku dari militer. Mereka mengintimidasi warga, jika tidak segera merobohkan atau membongkar bangunannya sendiri, maka akan dibongkar paksa,” jelas Trianto.

Beberapa tanaman di perkebunan, lanjut Trianto, seperti pohon sengon, jati maupun ketela, bukanlah milik perkebunan, melainkan milik warga yang telah menanamnya. “Sampai saat ini pihak perkebunan tidak bisa membuktikan jika tanaman itu milik mereka. Karena kenyataannya tanaman itu memang milik warga sekitar,” ungkapnya.

Untuk itu, tegas Trianto, pihaknya mendesak para TNI untuk bersikap netral dan kembali ke aturan yang ada. “Sekali lagi, TNI dilarang untuk berpolitik. Artinya mereka harus benar-benar netral,” imbuhnya.(blt2)

Keterangan gambar : Mohamad Trianto, Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar Raya.(foto : fathan)