AdaKitaNews Daerah Pioritaskan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur di Tahun 2018

Pioritaskan Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur di Tahun 2018

ADAKITANEWS, Kota Madiun – Rapat pembahasan pembangunan ditingkat kelurahan atau yang akrab dengan sebutan Musrenbang (Musyawarah Perencanan Pembangunan) digelar di aula gedung Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun, Jumat (13/01) malam. Hasilnya, tahun 2018 mendatang, skala prioritas pembangunan akan difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastuktur.

Sesuai aturan, setiap perencanan pembangunan harus melibatkan peran serta masyarakat. Di tingkat kelurahan inilah masyarakat benar-benar bisa berpartisipasi, karena mereka bisa langsung menyampaikan usulan pembangunan baik fisik maupun non fisik.

Dalam kegiatan tersebut, selain Lurah Kejuron, Yanu Budilarto, turut hadir pula Kasubag Umum Bappeda Kota Madiun, Rusmoyo, perwakilan dari Dinas PU Bina Marga, Romi, Bidang Penataan Kawasan Pemukiman, Erna, serta anggota DPRD Kota Madiun, Rina, yang kebetulan berdomisli di wilayah Kelurahan Kejuron.

Melalui Musrenbang itu, usulan dari perwakilan masyarakat yang hadir, semuanya ditampung oleh pihak kelurahan. Diantaranya dari Ketua RT/RW serta tokoh masyarakat dan PKK. “Usulan-usulan yang akan sampaikan pastinya adalah hasil rapat ditingkat RT,” ujar Yanu.

Jatmiko, salah satu peserta dari RT 26/RW 8 yang ikut dalam Musrenbang tingkat kelurahan mengkritisi terkait pengajuan pembangunan fisik di wilayahnya, yang sudah 4 tahun tidak pernah ditanggapi. “Daerah Jalan Delima selain masih sering banjir juga butuh penerangan, karena bila malam, gelap dan rawan kecelakaan,” kata Jatmiko yang kemudian ditambahi oleh Warso, Ketua RW 04.

Secara teknis dikatakan, pengerjaan fisik akan dibagi menjadi 3 zona. Yakni untuk mempermudah Dinas PU melakukan pekerjaan pembangunan yang tentunya tetap mengedepankan skala prioritas.

Kasubag Umum Dinas PU Kota Madiun, Rusmoyo mengatakan, kendala terbesar di tahun 2016 ini adalah diberlakukannya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan. “Dalam Undang-Undang tersebut jelas mengatur bahwa dana hibah tidak bisa disampaikan terus-menerus,” urai Rusmoyo.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Madiun yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Madiun, Rina yang ikut memantau jalannya acara Musrenbang mengaku pihaknya akan terus mengawal proses pembangunan di Kota Madiun. “Proses ini akan saya kawal agar nanti bisa menjadi program yang nyata, bermanfaat, serta sesuai dengan regulasi,” ucap Rina.(bud)

Keterangan gambar: Kegiatan Musrenbang di aula Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun. (dari kanan) Bidang Penataan Kawasan Pemukiman, Erna, Sukamto, anggota DPRD Kota Madiun, Rina, Lurah Kejuron, Yanu Budilarto, Kasubag Umum Bappeda Kota Madiun, Rusmoyo, dan perwakilan Dinas PU Bina Marga, Romi.(Foto: budiyanto)