ADAKITANEWS, Jombang – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Jombang dalam waktu dekat akan melakukan penertiban terhadap seluruh Pedagang Kaki Lima (PK5) yang saat ini menempati kolong-kolong jembatan layang atau fly over Peterongan Jombang.

Fly over yang berada di Jalan Raya Peterongan Kabupaten Jombang tersebut selama ini diketahui memang sangat membantu mengurangi kemacetan. Tetapi di sisi lain, ternyata ada permasalahan lain yakni keberadaan pedagang kaki lima (PK5) yang banyak menempati ruang-ruang di kolong fly over.

Tidak hanya itu, semakin banyaknya warung remang-remang yang mempekerjakan anak dibawah umur untuk menarik perhatian pembeli juga menambah keresahan masyarakat Kabupaten Jombang.

Informasi dari masyarakat yang masuk ke Satpol PP Jombang, di wilayah tersebut sering terlihat aksi kenakalan remaja terutama saat malam hari, yang disinyalir mengarah ke pergaulan bebas, seperti pesta miras dan peredaran narkoba. Tidak jarang juga terjadi kecelakaan yang diakibatkan kesemrawutan lalu lintas jalan. Jalur yang seharusnya searah nyatanya tetap banyak kendaraan yang melawan arus demi menuju ke warung remang-remang tersebut.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Kabid Trantib) Satpol PP Jombang, Ali Arifin mengatakan, pihaknya sudah mengundang beberapa elemen pemerintah dan tokoh masyarakat pada tanggal 15 Mei 2017 lalu, dan telah berkoordinasi guna membahas permasalahan PK5 di Fly Over Peterongan tersebut.

“Kami sudah bertemu dengan beberapa elemen pemerintahan dan tokoh masyarakat untuk berkoordinasi guna membahas masalah tersebut,” ungkap Ali Arifin pada Tim Adakitanews.com, Selasa (23/05).

Yang ikut dalam koordinasi tersebut, kata Ali, diantaranya Kabag Ops Polres Jombang, Kapolsek Peterongan, Danramil Peterongan, Camat Peterongan, Dishub Kabupaten Jombang, Dinas Teknis PU Jombang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, serta melibatkan Balai Besar PU di Mojokerto yang mempunyai kewewenang atas Fly Over Peterongan Jombang.

Dari pertemuan itu disepakati beberapa solusi serta langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yakni dengan dasar Perda nomor 9 tahun 2010 tentang adanya tingkat keresahan dan ketentraman masyarakat.

Beberapa langkah-langkah tersebut menurut Ali Arifin, yakni melakukan sosialisasi dari desa, kemudian bersama dengan aparat desa, Kecamatan dan Polsek setempat serta Koramil Peterongan.

Masih kata Ali, nantinya Satpol PP juga akan membuat surat tertulis terkait dimulainya larangan berjualan di Fly Over. Yang terakhir, yakni akan dilakukan operasi represif bila sampai Rabu (24/05) besok, para pedagang tidak pindah dari Fly Over.

“Kami akan lakukan operasi represif pada tanggal 24 Mei 2017 jika pedagang membandel dengan tidak segera memindahkan barang dagangannya dari Fly Over,” ujarnya.

Ali Arifin mengatakan, pihaknya bersama Camat Peterongan dan Kepala Desa Peterongan, Kapolsek dan Danramil serta seluruh staf trantib pada Senin (22/05) lalu, juga telah melakukan sosialisasi yang kedua. Sosialisasi tersebut dilakukan langsung di Fly Over Peterongan pada pukul 13.00 WIB, dan disambut langsung oleh Ketua Paguyuban PK5 Fly Over Peterongan, Ali Balap.

Menurut Ali Balap, para pedagang di Fly Over siap dan menerima kebijakan pemerintah, asalkan disediakan tempat yang layak untuk relokasi. “Kami para pedagang menerima segala kebijakan pemerintah, asalkan kami juga disediakan tempat relokasi,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, menurut Ali Arifin, Pemerintah Daerah telah mempersiapkan tempat relokasi. “Pemerintah Daerah sementara ini sudah menyiapkan tempat relokasi di Pasar Pariwisata di wilayah Peterongan,” jelas Ali Arifin.(ar)

Keterangan gambar: Satpol PP bersama beberapa elemen pemerintah dan masyarakat bertemu di fly over peterongan. (bawah) Surat edaran Satpol PP.(ist)