ADAKITANEWS, Jombang – Banyaknya penambangan liar tanpa izin (ilegal mining) membuat Pemerintah dan Penegak Hukum di Kabupaten Jombang geram. Pasalnya, selain menyebabkan kerusakan lingkungan, aktivitas tersebut juga tidak sedikit menyebabkan kerugian Pemerintah Daerah.

Polres Jombang kemudian menggandeng TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan dan Pemerintahan Desa serta Kecamatan untuk melakukan operasi penertiban penambangan tanpa izin yang berada di Dusun Kademangan Desa Bugasur Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, pada Selasa (30/05).

Operasi penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto. Menurutnya, operasi penertiban penambangan tanpa izin hari ini adalah lanjutan dari operasi sebelumnya yang dilakukan pada Minggu (28/05) lalu. Hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, bahwa CV MG selaku pemilik tambang hanya mengantongi izin berupa surat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Karena dinilai surat izin tersebut salah karena wilayah penambangan seharusnya di wilayah Kediri tetapi dalam pelaksanaannya terbukti melakukan penambangan di Kabupaten Jombang. Karena itulah jajaran Polres Jombang segera melakukan penertiban karena telah melanggar UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

“Menurut hasil penyelidikan terhadap izin penambangan tersebut ternyata wilayah izinnya masuk wilayah izin Kabupaten Kediri, tetapi dalam operasionalnya masuk wilayah Kabupaten Jombang, karena itu kami segera melakukan tindakan penertiban,” ungkap Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto.

Masih dari penjelasan Kapolres Jombang, dari penertiban hari Minggu kemarin petugas telah berhasil mengamankan 3 tersangka dan beberapa barang bukti berupa 1 alat berat jenis bego dan 1 truk roda 6 yang masih terdapat muatan pasir. Dari keterangan tersangka, diketahui bahwa penambangan sudah dilakukan selama 1 bulan, dan wilayah yang digarap sudah mencapai 1 hektare.

“Dari dua kali razia, hari Minggu 28 Mei 2017 dan hari ini, kami berhasil mengamankan 3 alat berat jenis bego dan 3 truk roda 6 dan beberapa barang bukti lainnya,” ujarnya.

Selain itu AKBP Agung Marliyanto juga menjelaskan bahwa dari pengungkapan pemilik tambang, untuk luas penambangan rencananya akan menggarap seluas 100 hektare tetapi pihak kepolisian telah terlebih dahulu berhasil mengungkap kasus tersebut.

“Alhamdulillah kami berhasil mengungkap kasus dan menertibkan aktivitas penambangan tanpa izin yang rencananya akan diadakan penambangan seluas 100 hektare di Kabupaten Jombang,” ungkap AKBP Marlianto saat diwawancarai Tim Adakitanews.com.(ar)

Keterangan gambar: Proses penertiban penambangan liar. (bawah) Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto saat diwawancarai.(foto:adi rosul)