ADAKITANEWS, Bitar – Koordinasi antara partai politik (parpol) dan stakeholder Kabupaten Blitar terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018 digelar di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Kabupaten Blitar, dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/10).

Ditemui pasca acara, Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr Drs Bahtiar, MSi menjelaskan, jelang pelaksanaan Pilgup 2018, Pileg dan Pilpres 2019, segala persiapan saat ini sudah mulai dilakukan dengan tujuan agar bisa meningkatkan angka partisipasi pemilih.

Namun diakuinya, selama ini dalam pelaksanaan pilkada selalu muncul permasalahan, salah satunya adalah praktik money politik atau politik uang yang masih menjadi masalah utama karena masih sering terjadi. “Dari dulu yang namanya money politik ini masih sering terjadi. Ini merupakan masalah utama yang hampir selalu terjadi setiap pilihan umum,” kata Bahtiar.

Menurutnya, terjadinya money politik ini juga disebabkan semakin rendahnya kesadaran masyarakat dan juga kurang bijaknya para calon pemimpin yang sulit untuk diubah. Ia pun berjanji, pihaknya akan terus berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat agar tidak tertarik pada money politik, termasuk dalam waktu dekat perubahan aturan dalam undang-undang untuk sanksi bagi partai politik atau calon pemimpin.

“Kita akan berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terlanjur tertarik pada money politik,” jelasnya.

Bahtiar menilai, saat ini undang-undang yang ada membuat partai politik berjalan sendiri dengan peran yang minim dari pemerintah. Ia mencontohkan, saat ini bantuan keuangan untuk partai politik di Indonesia dinilai masih minim. Akibatnya, partai politik yang baru muncul harus berjuang sendiri, untuk dapat bertahan dalam kancah perpolitikan di Indonesia.

“Kita ada masalah dan kurang adil memberlakukan partai. Partai politik kita biarkan hidup sendiri,” ungkapnya, Senin (23/10).

Selain itu menurut Bahtiar, seharusnya dalam perkembangan politik yang lebih baik, pemerintah hadir dalam memberikan bantuan pada partai-partai politik. Bantuan ini bisa berupa uang untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan menciptakan kader-kader politik yang memiliki kualitas baik dan dapat memberikan kemajuan bagi Bangsa Indonesia.

“Ya apabila ada peran pemerintah dalam kancah partai politik dengan memberikan bantuan dana antara 30 sampai 70 persen kebutuhan partai disediakan oleh negara, maka negara bisa hadir dan dapat memberikan perlindungan bagi partai politik. Dengan sistem seperti ini, maka kondisi politik di Indonesia lebih sehat, dengan munculnya kader-kader yang potensial yang mampu memberikan pendidikan politik untuk masyarakat,” terangnya.

Masih di tempat yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar, Ahmad Husain mengatakan, setelah melakukan rapat koordinasi dengan Kemendagri, pihaknya terus meningkatkan sosialisasi kepada partai politik untuk pemilihan gubernur 2018 nanti.

“Sosialisasi kepada para masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk mengubah pola pikir dengan tidak menerima politik uang akan terus kita gencarkan,” paparnya.(fat)

Keterangan gambar: Suasana koordinasi Parpol dan stakeholder di Pendopo Ronggo Hadi Negoro.(foto : fathan)

https://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/10/adakitanews20171023_185436-1024x767.jpghttps://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/10/adakitanews20171023_185436-150x150.jpgREDAKSINasionaladakitanews,Berita,blitar,money politic,pilkada
ADAKITANEWS, Bitar - Koordinasi antara partai politik (parpol) dan stakeholder Kabupaten Blitar terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2018 digelar di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Kabupaten Blitar, dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Senin (23/10). Ditemui pasca acara, Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr...