ADAKITANEWS, Blitar – Tertangkapnya dua Kepala Desa di Kabupaten Blitar saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Saber Pungli membuat keprihatinan tersendiri bagi DPRD.

Hal itu dinyatakan langsung oleh anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo saat dikonfirmasi Tim Adakitanews.com melalui telepon, Sabtu (18/03). Menurut Wasis, untuk mencegah kejadian itu terulang kembali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar harus segera mengambil langkah-langkah nyata.

“Kami menyarankan kepada Bupati, segera lakukan langkah-langkah yabg tepat untuk mengantisipasinya terulang kembali. Seperti pemberian bimbingan hukum kepada jajaran Kepala Desa,” katanya.

Wasis menuturkan, bimbingan hukum itu bisa mengambil narasumber dari pihak kepolisian dengan peserta seluruh Kepala Desa di Kabupaten Blitar. “Narasumbernya bisa dari penegak hukum, seperti pihak kepolisian. Selain Kepala Desa peserta juga bisa meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada bimbingan hukum itu, akan dijelaskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di hadapan hukum, serta bagaimana mengatasinya,” jelas Wasis.

Seorang yang tersandung kasus pungli, menurut Wasis, belum tentu dia mengetahui apa yang dilakukannya. Bisa jadi memang karena ketidaksengajaan atau karena meneruskan tradisi yang sudah ada sebelumnya.

“Bisa jadi pungli itu sudah menjadi tradisi yang ada sebelumnya. Artinya Kepala Desa tidak mengetahui jika yang dilakukannya itu merupakan tindakan melanggar hukum. Jadi sangat penting segera dilakukan bimbingan hukum,” tambah Wasis.

Untuk diketahui 2 Kepala Desa yang tersandung kasus pungli adalah Kepala Desa Soso Kecamatan Gandusari dan Kepala Desa Pojok Kecamatan Garum.

Keterangan gambar : Wasis Kunto Atmojo, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar.(dok. Adakitanews.com)