ADAKITANEWS, Kota Madiun – Dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Madiun terus melakukan terobosan. Satu diantaranya, memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis.

Dari beragam layanan dokumen kependudukan, Pemerintah Kota Madiun kini sedang mencoba untuk memulai program layanan Three in One (3 in 1). Yakni satu laporan kematian langsung dapat tiga dokumen kependudukan.

“Program ini adalah program yang terintegrasi. Sebagai contoh untuk orang yang meninggal, ketika dokter sudah memberikan rekomendasi yang ada yakni fakta tentang kematian dan tentu saja dengan mencatat NIK yang bersangkutan dan melaporkannya ke Dispendukcapil,” kata Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto menekankan hal tersebut usai acara sosialisasi bertema Pemanfaatan Data Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, yang digelar di Sun Hotel Kota Madiun, Kamis (16/11) lalu.

Ia mengatakan, ketika jenazah dibawa pulang ke rumah duka dari rumah sakit, seluruh dokumen di antaranya surat kematian, perubahan pada kartu keluarga dan status di KTP sudah berubah dan bisa langsung diserahkan kepada keluarga.

“Hal ini merupakan program baru, apalagi khusus untuk surat kematian ini harus dari rumah sakit sehingga harus ada kerja sama antara rumah sakit dengan Dispendukcapil. Saya meminta Dispenducapil tidak ada alasan, tidak bisa dan saya ingin ini secepatnya,” lanjut Sugeng.

Sementara itu Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan jika saat ini pemerintah sedang terus mendorong gerakan revolusi layanan di tiap daerah.

“Kami sedang mendorong revolusi layanan. Inginnya kami, pelayanan Disdukcapil sampai ke rumah-rumah, dan itu menjadi layanan yang cepat,” kata Zudan kepada wartawan usai menghadiri acara sosialsiasi Pemanfaatan Data Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Layanan sampai rumah yang dimaksud yakni, layanan tanpa permohonan. Misalnya, akta kematian, ketika jenazah masih di rumah sakit, akta kematian sudah diantarkan sampai rumah oleh petugas Disdukcapil.

Paket 3 in 1 atau 4 in 1 yang dimaksud yakni, akta lahir, akta mati, akta cerai dan akta kawin. “Misalnya, kalau ada orang meninggal, buatkan surat keterangan dari dokter. Difoto kirim via whatsapp ke Kadisdukcapil. Kemudian Kadisdukcapil mengirim ke stafnya, minta stafnya tolong buatkan akta kematian atas nama ini, NIK nomor sekian. Dibuka datanya, nanti semuanya keluar dari database, jadi nggak perlu lapor ke RT/RW,” jelasnya.

Sementara, untuk akte kelahiran, harus ada kiriman nama dulu. Bisa 30 menit, tapi harus ada permohonan, karena harus tahu nama bayi yang baru lahir. “Itu (akta kelahiran,red) bisa 30 menit, tapi harus ada namanya. Kalau baru lahir kan belum ada di database. Akte kelahiran, harus 30 menit sudah bisa,” ucapnya.

Dia menambahkan, bagi daerah yang jumlah penduduknya di bawah 500 ribu, pelayanan dokumen kependudukan dapat selesai dalam waktu 30 menit. Misalnya, pembuatan akta kelahiran, akta kematian, KK, surat pindah, akta cerai.

Menanggapi hal itu, Kepala Dispendukcapil Kota Madiun, Nono Djati Kusumo mengaku akan mengajak seluruh Organisasi Perangkat Desa (OPD) dengan melakukan MoU. Dan untuk tahap awal, Dispendukcapil sudah menandatangani kontrak dengan empat OPD.

Terkait dengan layanan 3 in 1 yang dicanangkan pemerintah, Nono mengklaim sudah dapat diterapkan di Kota Madiun. Nono menyebut, misalnya layanan pembuatan akta kematian yang bisa diselesaikan kurang dari 15 menit.

“Sebenarnya, akte kematian bisa (15 menit,red). Hanya saja masyarakat kadang lambat melapor, kalau ada kematian harusnya langsung dilaporkan. Kurang dari 15 menit sudah jadi,” jelasnya.

Hanya saja untuk layanan akta kematian. Imbuh Nono, tanpa permohonan belum dapat dilakukan karena hingga saat ini belum satupun rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang bekerjasama dengan Dispendukcapil Kota Madiun.

“Sebenarnya semua rumah sakit sudah kami surati. Mungkin setelah ini kami usulkan lagi, agar melakukan kerjasama karena ini menyangkut kepentingan orang banyak,” harap Nono.(adv/dispendukcapil/bud)

Keterangan gambar : Suasana sosialisasi data kependudukan oleh Pemerintah Kota Madiun dan penandatanganan MoU.(foto : budiyanto)