ADAKITANEWSEko Budiyanto, Madiun – Sejumlah warga Kecamatan Pare Kabupaten Kediri akan menempuh jalur hukum terkait asset tanah dan sejumlah bangunan yang diklaim oleh PT KAI. Perihal tersebut, PT KAI mengaku tidak keberatan dan mengakui bahwa aset tersebut secara sah milik PT KAI, Minggu (17/5)

Manager Humas PT KAI  Daops 7 Madiun Eko Budiyanto mengatakan, memang ada beberapa warga yang tidak mengakui jika tanah tersebut milik PT KAI. “Ada warga menempati aset tersebut menyadari dengan mau membayar sewa, mereka memahami lahan mereka tempati bukan miliknya. Tapi, ada warga lain membandel tidak mau membayar sewa. Sehingga warga menempati aset PT KAI yang tidak mau membayar sewa segera ditertibkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Eko akan menindak tegas bagi warga yang tidak ingin membayar sewa dan terus ngotot ingin menguasai asset Negara. “Ya, kami kosongkan rumahnya, apalagi disitu ada  tanah dan rumah dinas ditempati oleh person-person tidak bertanggungjawab. Kalau mereka membayar tidak masalah, kami bisa maklum. Tapi, kalau mereka membangun menempati dan seenaknya sendiri dimanapun tidak benar dan itu salah, haram hukumnya,” ujarnya serius.

Luas area dihuni masyarakat berlokasi di Kecamatan, Pare, Kabupaten Kediri merupakan bekas emplasemen Stasiun Pare tersebut seluas hampir 6 hektar. Bahkan disebagian lahan tersebut sudah didirikan bangunan, baik rumah sederhana, mewah, perkantoran atupun industri. Dari sejumlah 365 kepala keluarga (KK) menempati tanah itu mereka statusnya sewa, sebab tanah itu masih hak milik negara yang dikelola PT KAI dengan status sertifikat hak pakai. (UK).

Keterangan Gambar : Manager Humas PT KAI  Daops 7 Madiun Eko Budiyanto