ADAKITANEWS, Tulungagung – Sejak diresmikan oleh Menteri Kesehatan, Nina F Moeloek pada Januari 2016 lalu, layanan kegawatdaruratan terpadu RSUD dr Iskak Tulungagung, Public Safety Center (PSC) menjadi kiblat bagi daerah lain yang menyelenggarakan layanan sejenis.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, melalui Deputi Pelayanan Publik, Diah Natalisa dalam kunjungan kerja di Tulungagung, Kamis (21/12) secara khusus mencermati layanan yang digagas RSUD dr Iskak tersebut. Bahkan dengan saksama, Diah Natalisa yang datang didampingi Sekretaris Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Dwiyoga Prabowo Soediarto, menyimak pemaparan yang disampaikan oleh Direktur RSUD dr Iskak, dr Supriyanto, Sp B.

Supriyanto mendapat kesempatan pertama melakukan presentasi di depan undangan yang hadir diantaranya Deputi Pelayanan Publik, Sekretaris Deputi, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo bersama Wakil Bupati, Maryoto Birowo, Kapolres dan Komandan Kodim, serta Kepala Desa dan BPD seluruh Kabupaten Tulungagung.

Dalam pemaparannya, Supriyanto menyampaikan layanan PSC ini bermula dari keinginan Bupati, Syahri Mulyo bersama Wakil Bupati, Maryoto Birowo untuk menyediakan layanan murah tapi berkualitas serta menjangkau semua lapisan masyarakat.

“Bapak Bupati kemudian menyampaikan kepada saya selaku Direktur RSUD dr Iskak, yang kemudian lahirlah Tulungagung Emergency Medical Service (TEMS) pada bulan November 2015, dan secara kebetulan pihak Polres Tulungagung sudah punya Command Center, sehingga bersinergi dan dalam perjalanannya telah mengalami berbagai penyempurnaan,” papar Supriyanto.

Sementara, Deputi Pelayanan Kementerian PAN-RB, Diah Natalisa memastikan rencana pemerintah pusat untuk mengadopsi program layanan publik yang terintegrasi seperti sudah dilakukan di Tulungagung itu di level nasional. Mengenai layanan publik yang terintegrasi tersebut sudah dikomunikasikan dengan jajaran Polri, BNPB, Basarnas, TNI dan lintas kementerian terkait.

Diah berharap sistem layanan publik terintegrasi yang sudah dikembangkan di Tulungagung bisa ditiru daerah-daerah lain di Indonesia.

“Kami berencana mengundang bapak bupati untuk memberikan paparan guna berbagi ilmu dan pengetahuan dalam pelaksanaan program PSC secara terintegrasi di Tulungagung,” kata Diah Natalisa.

Disisi lain, Sekretaris Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Dwiyoga Prabowo Soediarto berharap program PSC di Tulungagung ini dikuatkan dengan Perda. “Program PSC di Tulungagung sudah dua tahun jalan dan semakin berkembang. Tetapi akan lebih baik jika PSC ini diperdakan, sehingga jangan sampai saat terjadi pergantian kekuasaan lalu program kepala daerah lama tidak dilanjutkan,” harap Dwiyoga Prabowo Soediarto.

Dari pantauan Dwiyoga, program sejenis PSC ini sebenarnya sudah ada beberapa daerah, namun belum ada yang terintegrasi. Ini semua masih terkendala pada komitmen masing-masing kepala daerah.

Dwiyoga menyampaikan rencana pemerintah pusat untuk mencari terobosan dimana program panggilan gawat darurat atau “panic bottom’ hotline” 119 untuk pelayanan publik terintegrasi nanti bebas pulsa, sehingga masyarakat tidak terbebani untuk membuat pengaduan kondisi kedaruratan.

Program PSC yang dikembangkan di Tulungagung, ini merupakan program panggilan gawat darurat, dengan sekali telepon, petugas operator di call center RSUD dr Iskak akan mengetahui situasi gawat dan posisi penelepon.

Selanjutnya laporan itu akan diarahkan kepada bagian yang sesuai, apakah kepolisian, pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, atau petugas medis.(bac)

Keterangan gambar : dr Supriyanto Sp.B saat melakukan presentasi dan Sekretaris Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Dwiyoga Prabowo Soediarto.(foto : acta cahyono)