width=

ADAKITANEWS, Sidoarjo – Munculnya banyak media yang dianggap tak jelas menjadi momok tersendiri khususnya bagi para pejabat. Padahal para pejabat harusnya lebih berani lantaran bisa langsung mengadukannya dan memprosesnya secara pidana.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua PWI Jawa Timur, Akhmad Munir saat menghadiri pelantikan pengurus PWI Sidoarjo dan santunan anak yatim di Pendopo Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo, Selasa (10/05). Akhmad Munir mengatakan, pemberitaan yang dimunculkan oleh media, yang tidak sesuai dengan aturan Dewan Pers tidak bisa disebut produk jurnalistik.

“Pemberitaan yang dibuat oleh media yang tidak sesuai aturan Dewan Pers bukan termasuk produk jurnalistik. Mereka yang tidak nyaman dengan pemberitaan media tersebut, bisa langsung melaporkannya ke pidana,” ujarnya.

Berbeda dengan media yang sesuai dengan ketentuan. Yakni berbadan hukum PT, koperasi, atau yayasan. Produk yang dihasilkan oleh media tersebut baru bisa dikatakan sebagai produk jurnalistik. “Media itu harus berbadan hukum. PT, koperasi, atau yayasan,” imbuhnya.

Proses sengketa jurnalistik yang melibatkan media berbadan hukum pun berbeda. Sesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun 1999, yakni melalui hak jawab, somasi, bahkan mediasi oleh Dewan Pers. “Prosesnya panjang. Tidak sama dengan media yang tidak berbadan hukum,” ujarnya.

Akhmad Munir mengatakan, seluruh pihak, khususnya para pejabat diharapkan tidak takut dan bisa jeli melihat media mana yang benar dan salah. “Wartawan yang benar adalah datang ke narasumber hanya untuk meminta informasi. Tidak yang lain,” pungkasnya.(kur)

Keterangan Gambar: Ketua PWI Jatim saat melantik pengurus PWI Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (10/05).(foto: kurniawan)