ADAKITANEWS, Kota Madiun – Meski Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yang masih sekitar satu tahun lagi, isu terkait hajatan lima tahunan tersebut sudah dihembuskan sejak saat ini.
Khususnya yang berkaitan dengan bakal calon dari perseorangan atau independen.

KPUD di daerah, khususnya Kota Madiun mengaku hingga saat ini belum ada tahapan apapun yang terkait dengan Pemilukada. “Tapi terkait aturan pencalonan independen atau perseorangan, memang ada yang berbeda dibanding penyelenggaraan periode sebelumnya,” ujar Sasongko, Komisioner KPUD Kota Madiun kepada Tim Adakitanews.com di kantor KPUD Kota Madiun, Rabu (15/03).

Dijelaskan Sasongko, perbedaan paling mendasar adalah terkait dukungan bagi calon perseorangan. Sesuai aturan di PKPU Nomor 9 Tahun 2015, pasal 1 dan 2, dijabarkan jika ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak diperkenankan untuk memberikan dukungannya bagi calon dari perseorangan atau independen. Sementara itu dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pastilah ASN tercantum namanya. “Terkait pelarangan ASN dalam mendukung calon perseorangan, adalah tugas calon perseorangan dan tim suksesnya nanti pada saat mencari dukungan agar tidak salah pilih, bukan urusan KPU mengenai teknisnya,” lanjut Sasongko.

Hal ini kata Sasongko, adalah yang cukup berat karena betul-betul dituntut teliti. Jika nantinya ditemukan bukti dukungan dari ASN, maka dukungan tersebut dianggap gugur.

Untuk diketahui, DPT saat Pilpres 2014 Kota Madiun sekitar 144.406. Jika diasumsikan, maka calon perseorangan sebagai syarat maju di Pilkada 2018 wajib memperoleh dukungan 14.441, atau sebesar 10 persen dari DPT, dan wajib tanpa adanya dukungan dari ASN.(bud)