ADAKITANEWSIMG_20150106_172717, Kediri – Pada Januari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri disibukkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa. Telah dibentuk Panitia Khusus dalam penggodokan Raperda tersebut. Peruturan ini dibuat atas dasar adanya peraturan pemerintah tentang dana desa.

Bahkan, salah satu anggota Pansus, Dodi Purwanto menyatakan Raperda ini tak ubahnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

“Sebetulnya sesuai dengan UU nomor 6 tak jauh beda, ini kan hanya copy paste dengan UU itu dan PP nomor 6 tahun 2014 , tapi ada khas kediri yang mau kita angkat dalam raperda itu. Tidak semua daerah kan memiliki sumber pendapatan yang berkaitkan dengan aset desa dan lain sebagainya,” tutur anggota Fraksi PDIP ini, Selasa (6/1).

Sumber pendapatan desa ini, lanjut Dodi, bakal dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa. Termasuk mekanisme pengawasan dana dan sanksi itu juga diatur dalam raperda. Namun teknis pengelolaan akan tertuang dalam peraturan bupati pasca pembahasan Raperda ini selesai.

“Pengelolaan nanti akan dilakukan oleh pemerintah desa. Di situ kan ada lembaga desa seperti BPD, kepala desa serta jajarannya,” kata Dodi. Hal ini tak pelak ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah ada jaminan dana itu akan dikelola dengan benar oleh pejabat pemerintah desa.

Terkait ini Iskak Maulana, Wakil Ketua DPRD menyakinkan jika dana itu tak bakal diselewengkan mengingat jumlah dana desa yang tak sedikit. “Saya yakin. Dengan menejemen negara yang besar yang sudah tidak tertolerir hal itu (penyelewengan). Ini eranya sudah berbeda,” kata politisi PAN ini.

Sampai saat ini, Raperda masih dalam meja rapat Pansus. Rencananya hari ini dibahas Pansus sekitar pukul 13.00 WIB. Namun entah ada apa pembahasan itu ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.(kunam)