6-lambang-partai-gerindra-1

ADAKITANEWS, Kediri – Partai Gerindra Kabupaten Kediri memberi nilai rapor merah pada Bupati Kediri Hariyanti Sutrisno. Pemberian nilai rapor merah itu, menyusul kinerja buruk pemerintahan yang dipimpinnya selama satu periode ini.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Gerindra Kabupaten Kediri Arif Junaidi menyatakan, pemberian nilai rapor merah itu setelah pihaknya mempelajari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.

“Setelah kita pelajari LKPJ secara manual, kami melihat serapan anggaran yang ada jauh dari besaran APBD. Harapan kami jangan sampai terjadi Disclaimer. ini bahaya, karena silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran – red) yang mencapai Rp. Rp. 638,5 milyar sangat berbahaya,” ujarnya.

Besaran silpa itu, kata Arif membuat dirinya sebagai wakil rakyat terkesan belum bisa berbuat apa-apa. Padahal, APBD tersebut disusun dan disetujuan oleh Bupati sebagai kepala daerah bersama DPRD. Kendati, jajaran DPRD hanya menjalankan fungsi penganggaran dan sebagai pelaksana adalah pihak eksekutif, yakni Bupati berikut SKPD yang ada.

Arif mengatakan, silpa pada APBD merupakan tolak ukur kinerja Bupati. “Dan ini yang paling tinggi silpa yang dialami sepanjang sejarah Kabupaten Kediri,” lanjutnya.

Partai Gerindra menyatakan, pihaknya akan menyuarakan kepentingan rakyat secara umum terkait kinerja bupati tersebut. “Kita tetap akan menyuarakan, ada apa dengan tingginya silpa itu, yang salah siapa? SKPD-SKPD yang diberikan kewenangan anggaran, tidak bisa melaksanakan, ini ada apa?” ujar Arif.

Terlebih, uang yang dibelanjakan dalam APBD itu merupakan uang rakyat. Seharusnya, dana itu menurut Arif harus betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. “Ini sudah keterlaluan, sesuai aturan perundang-undangan seharusnya 6 persen, dengan besaran Rp. 600 milyar lebih sudah berapa ini, jauh dari ketentuan undang-undang yang ada,” jelas Arif.

Dikonfirmasi apakah hal itu menjadi alasan bagi partai Gerindra memberikan nilai rapor merah pada Bupati? Arif mengiyakan. Pihaknya akan selalu mengkritisi terus selama kinerja Bupati dianggap tidak baik. Demikian juga dengan SKPD yang ada, jika kinerjanya juga buruk dan tidak mampu menyerap anggaran harus digeser.

“Kami akan selalu mengkritisi Bupatu agar memperbaiki kinerjanya. Dan juga SPKD jika dianggap tidak mampu harus digeser,” pungkas Arif (ys).