ADAKITANEWS, Sidoarjo – Meski dikepung ratusan warga yang berupaya menggagalkan prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah perangkat desa, Kepala Desa Singogalih Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, Syamsi dengan disaksikan oleh Forkopimka Tarik tetap melangsungkan prosesi tersebut di kantor Balai Desa setempat, Selasa (06/06).

Ada tiga perangkat desa yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kades Singogalih. Yakni Arin Puspita Sari sebagai Sekretaris Desa, Siti Nurjanah sebagai Kasi Pelayanan, dan Heksa Syahputra sebagai Kepala Dusun, yang ketiganya sebelumnya telah mengikuti tes penjaringan di UNESA Surabaya.

Warga yang melakukan aksi penolakan terus menyuarakan berbagai kecurangan dalam proses perekrutan perangkat desa ini melalui sound System. Koordinator aksi, Harum Sutejo mengungkapkan, proses penjaringan perangkat banyak mengalami kecacatan dan indikasi adanya pesanan. Hal itu, kata Harum, sangat terlihat ditambah lagi adanya temuan dugaan penggunaan ijazah palsu yang digunakan untuk mendaftar oleh salah satu calon.

Harum menegaskan, buktinya adalah adanya salah satu calon jadi yang bernama Slamet Riyanto, yang harus mengundurkan diri setelah ketahuan warga menggunakan ijazah palsu.

“Padahal ijazah palsu yang digunakan oleh salah satu calon namun pihak panitia tidak menanggapi adanya indikasi pemalsuan ijazah tersebut, dan malahan calon yang bersangkutan terpilih walau akhirnya mengundurkan diri,”ungkapnya.

Disamping itu lanjut Harum, panitia juga terkesan menganak emaskan salah satu calon. “Lagi-lagi panitia tidak bisa bertindak tegas dengan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam perekrutan perangkat desa ini. Untuk itu pelantikan ini harus dibatalkan,” ungkapnya geram.

Salah satu warga RT 9/RW 4 Slamet, 40, mengungkapkan, salah satu calon yang terpilih tersebut merupakan anak dari mantan Sekdes yang saat ini berdinas di kecamatan. Yang bersangkutan sebelumnya tinggal di Makasar ikut suaminya. Dia mendaftar lima hari sebelum penutupan, dan saat warga menanyakan ke panitia berkas yang bersangkutan tidak ada.

“Saat itu panitia bilang kalau anaknya Bu carik itu belum mendaftar, dan ternyata ada dugaan kades yang menguruskan semuanya dan lulus menggantikan ibunya,” jelas Slamet.

Masih kata Slamet, warga semua tahu kalau proses penjaringan perangkat ini sarat dengan KKN dan cacat. “Kita itu kepinginnya proses berlangsung fair dan netral tapi kenyataannya nggak bisa dan praktik-praktik semacam ini harus dihentikan,” imbuhnya.

Sementara itu Camat Tarik, M Kifli mengatakan, pelantikan ini tetap harus dilaksanakan karena ini sudah aturan, dan pihak-pihak yang tidak puas dan menolak bisa menempuh jalur hukum.

“Silakan ajukan gugatan ke PTUN kalau memang ingin mendapatkan kejelasan hukum atas pelantikan ini,” ucap mantan Sekcam Sedati ini.

Usai acara pelantikan perangkat desa, warga bergerak menuju kantor Kecamatan Tarik. Pada kesempatan tersebut beberapa perwakilan warga diterima Sekcam Tarik, Ineke karena Camat sedang tidak ada di tempat. Pada kesempatan tersebut selain masalah perekrutan perangkat, mereka juga menyampaikan berbagai masalah yang ada di desanya termasuk pungutan PRONA yang mencapai Rp 750 ribu hingga Rp 3,5 juta yang sebagian belum dikembalikan.

Sekcam Tarik berjanji akan menyampaikan semua aspirasi warga ke Camat. ”Nanti kita sampaikan ke Pak Camat,” ungkapnya.

Melalui salah satu warga, Imam Subekhi, ia menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan ke PTUN. Dan untuk pemalsuan ijazah, akan diserahkan ke aparat penegak hukum. “Semua bukti kecurangan dan pemalsuan sudah ada, kita akan buat laporannya,” pungkasnya.

Wargapun kembali dengan tertib ke rumah masing-masing dengan pengawalan pihak kepolisian.(sid2)

Keterangan gambar: Ratusan warga Desa Singogalih saat berunjuk rasa menolak pelantikan perangkat desa setempat.(ist)