ADAKITANEWS, Blitar – Permasalahan pada pembangunan pabrik gula di Desa Rejoso Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar tak kunjung usai. Terbukti, sekitar 150 warga menggeruduk kantor DPRD di Kanigoro, menuntut beberapa permasalahan agar cepat diselesaikan, Senin (13/03).

Erik Sulaksono, perwakilan warga Desa Rejoso menjelaskan, setidaknya ada 4 tuntutan yang disampaikan warga. “Kami ingin kejelasan perizinan pembangunan pabrik gula. Ada juga tentang potongan sebesar 2,5 persen dari pembelian lahan warga yang tidak jelas peruntukannya. Selain itu, ada tanah aset desa yang digunakan,” katanya.

Semua tuntutan itu, lanjut Erik, sudah disampaikan ke DPRD dan langsung ditemui oleh Komisi I serta beberapa instansi terkait termasuk pihak investor. “Ada juga beberapa lembaga yang hadir. Diantaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta kepolisian,” jelasnya.

Dalam aksi itu, warga juga meminta agar proses pembangunan pabrik gula dihentikan sementara sampai masalah bisa diselesaikan. “Kami akan menghalangi proses pembangunan pabrik gula, sampai ada kejelasan atas tuntutan yang kami ajukan,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Rejoso Manis Indo, James Rifai mengaku, terkait aset desa yang digunakan untuk akses jalan menuju pabrik gula, memang belum ada transaksi dalam bentuk apapun. Karena ia tidak tahu kalau ada aset desa yang digunakan. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada tim kami di lapangan. Dan memang belum ada transaksi, baik pembelian maupun tukar guling. Tetapi kami siap menerima putusan dari Desa untuk bagaimana bentuk transaksinya,” ungkapnya.

Terkait dengan perizinan, James menjelaskan jika semuanya sudah bisa dikatakan selesai. “Izinnya sudah semuanya, mulai dari izin lokasi, prinsip, maupun amdal,” tambahnya.

Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo mengatakan, pihaknya sudah menangkap beberapa tuntutan dari warga. Selain itu juga sudah ada keterangan dari beberapa instansi terkait termasuk pihak investor.

“Intinya ada permasalahan yang berhubungan dengan hukum. Pertama, adanya dugaan pemotongan sebesar 2,5 persen dari pembebasan lahan warga yang tidak jelas peruntukannya. Kedua, adanya tanah aset desa yang digunakan oleh pabrik gula. Untuk itu, kami merekomendasikan kepada Polres untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut,” kata Wasis kepada Tim Adakitanews.com.(blt2)

Keterangan gambar: Suasana unjuk rasa warga Desa Rejoso Kecamatan Binangun di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar.(foto : fathan)