ADAKITANEWS, Blitar – Persoalan tanah wakaf di Kabupaten Blitar yang seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat, mendapat perhatian dari DPRD. Rencananya, tahun ini Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar akan membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanah Wakaf.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar Lutfi Aziz mengaku, hingga kini pihaknya sering menerima keluhan dari warga terkait permasalahan wakaf. “Hampir tiap desa di Kabupaten Blitar, rata-rata ada orang yang mewakafkan, baik berupa bangunan seperti musala, tanah, maupun uang yang diberikan kepada organisasi maupun kelompok. Namun yang menjadi keprihatinan kami, sampai sekarang masih ditemui permasalahan terkait wakaf itu,” ungkapnya, Kamis (13/04) siang.

Permasalahan yang sering timbul, lanjut Lutfi, yakni objek wakaf yang belum tercatat atau teregulasi (Sertifikasi). Sehingga ketika pihak yang mewakafkan (Nadir) meninggal dunia, baru permasalahan akan muncul. Misalnya ahli waris merasa bahwa objek (Tanah atau barang lainnya) tidak diwakafkan lantaran belum tersertifikasi atau tercatat dengan baik. “Permasalahan ini yang sering muncul dan kerap terjadi. Untuk itu, hal inilah yang menjadi dasar dan menginisiasi kami untuk membuat Perda Tentang Wakaf,” katanya.

Lutfi mengungkapkan, sudah berkoordinasi dengan eksekutif mengenai isi daripada Perda itu. Dan saat ini pihaknya masih mengajukan inisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Wakaf, dimana sekarang masih dalam proses kajian akademik. “Kami sudah mengundang Departemen Agama (Depag) guna membahas Perda ini. Saat ini prosesnya juga masih dalam kajian akademik,” papar Lutfi.

Lutfi berharap, dengan adanya Perda Wakaf kedepan orang yang ingin mewakafkan barang atau harta lainnya, tidak ribet mengurus sertifikat maupun prosedur lainnya. Dengan adanya Perda Wakaf, nantinya proses wakaf akan tercatat lebih baik. Perda Wakaf ini juga bertujuan untuk mengatur atau merinci secara detail terkait prosedur dan proses wakaf sehingga kedepan wakaf tidak menimbulkan permasalahan dan keresahan di masyarakat, baik dari pihak keluarga yang mewakafkan maupun masyarakat yang diwakafkan. “Pastinya Perda Wakaf ini memiliki tujuan yang baik. Salah satunya agar Nadir atau pihak yang mewakafkan terlindungi dan yang diwakafkan juga bisa bermanfaat,” harapnya.(blt2)

Keterangan gambar: Lutfi Aziz, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar.(foto : fathan)