ADAKITANEWS, Kediri – Kebijakan pemerintah yang mengubah kontrak kerja perusahaan tambang PT Freeport Indonesia dari status Kontrak Karya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), mendapatkan respon positif dari kalangan mahasiswa di Kota Kediri.

Sekitar puluhan mahasiswa dari perguruan tinggi di wilayah Kediri membuat kajian diskusi bersama, dalam Forum Mimbar Bebas, Rabu (08/03). “Forum Mimbar Bebas ini wadah bagi berbagai organisasi mahasiswa yang ada disini. Kegiatan baru pertama dilakukan di dalam kampus sebab sebelumnya sering diadakan di luar kampus,” ujar Fahimul Akma, selaku Ketua Forum Mimbar Bebas.

Kata Fahimul, karena dampak eksploitasi yang diakibatkan oleh adanya kegiatan pertambangan di wilayah Papua sejak sekiar 50 tahun, sudah saatnya rakyat bersatu mendukung langkah pemerintah untuk mengubah Kontrak Karya menjadi IUPK. “Saat PT Freeport Indonesia menggunakan Kontrak Karya, disitu sudah terjadi eksploitasi manusia dan alam di bumi Papua. Dengan langkah pemerintah sekarang yang mengubah aturan Kontrak Karya menjadi IUPK, adalah langkah yang tepat agar eksploitasi di bumi Papua berakhir,” tambahnya.

Senada dengan itu, Dr Sardjuningsih Mag, selaku Dosen Jurusan Ushuluddin STAIN Kediri, ketika diwawancarai oleh Tim Adakitanews.com mengatakan jika pro dan kontra itu memang sudah biasa terjadi di Indonesia. “Yang penting rakyat harus mengetahui dampak jika PT Freeport Indonesia, jika masih menggunakan Kontrak Karya. Saya ibaratkan seperti kita yang punya rumah akan tetapi ada tamu yang merampas isi rumah itu hingga tak tersisa,” terangnya.

Seperti diketahui, melalui Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2017, pemerintah mewajibkan setiap perusahaan tambang mengubah statusnya dari Kontrak Karya menjadi IUPK jika masih ingin mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat. “Presiden kita saat ini sudah sangat tepat mengambil Ignasius Jonan menjadi Menteri ESDM. Jokowi juga sangat berani mengambil risiko yang mana nantinya akan berdampak pada perjalanan politiknya. PT Freeport Indonesia harus bisa diambil alih oleh negara, bukan lagi menjadi lahan basah bagi negara lain,” tutupnya.(kdr8)

Keterangan gambar: Suasana kajian Forum Mimbar Bebas( foto : Sugiono)