width=

ADAKITANEWS, Blitar – Sekitar 4321 peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar sebentar lagi bisa bernafas lega. Pasalnya, dalam waktu dekat Kementerian Pertanian (Kementan) bakal mengesahkan revisi atau regulasi atas Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 61 tahun 2016 tentang penyediaan, peredaran dan pengawasan ayam ras.

Salah seorang peternak ayam ras atau petelur sekaligus Koordinator Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN),  Rofi Yasifun mengatakan, Kementerian Pertanian dan pihak terkait seperti perusahaan pakan ternak serta peternak rakyat, telah duduk bersama membahas regulasi untuk mengatasi anjloknya harga telur di pasaran. “Pada 8 Maret lalu, telah dilakukan pembahasan terkait revisi Permentan nomot 61 Tahun 2016,” kata Rofi saat dihubungi melalui telepon, Sabtu (25/03).

Untuk saat ini regulasi tersebut, lanjut Rofi, sudah selesai dibuat dan tinggal menunggu pengesahan dari Kementan untuk dijadikan Undang-Undang. Menurutnya, rencananya revisi baru mulai diundangkan paling lama dua bulan atau bulan April mendatang. Ia menjelaskan, beberapa pihak yang ikut dalam pembahasan regulasi atau revisi yakni Dirjen Peternakan dan kesehatan Hewan di Kementan, direktur pembibitan dan produksi ternak, biro hukum, tim dari kementerian perdagangan, komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU), pihak perusahaan pakan ternak seperti PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI), PT Japfa Comfeed Indonesia (JCI) dan perwakilan peternak rakyat.

“Dalam pembahasan yang digelar di kantor Kementerian pertanian, Ragunan Jakarta, Dirjen PKH akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini. Diantaranya melarang peredaran telur breeding dan sudah membuat edaran untuk tidak menjual telur breeding ke pasaran,” ungkapnya.

Rofi mengungkapkan, dari hasil pertemuan tersebut ada beberapa revisi atau regulasi yang dinilai menguntungkan peternak rakyat. Diantaranya, merubah proporsi peternak layer dan integrator, dengan komposisi 98 % untuk peternak rakyat dan 2 % untuk integrator. Selain itu, untuk membatasi kelebihan produksi telur breeding, dirjen PKH meminta integrator untuk membuat pabrik yang mengolah telur breeding menjadi tepung telur. “Ya pada intinya telur breeding (perusahaan layer) dilarang diedarkan dipasaran,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Mashudi mengatakan, pihaknya sudah mengetahui adanya revisi dan regulasi atas Permentan nomor 61 Tahun 2016. Untuk itu, pihaknya berharap agar regulasi tersebut bisa segera disahkan dan diundangkan dengan harapan agar permasalahan yang membelit peternak rakyat segera selesai. “Regulasi dan revisi tersebut sudah memihak peternak rakyat. Mudah-mudahan permasalahan yang membelit selama ini segera berlalu,” kata Mashudi, Jumat (24/03) sore.

Untuk diketahui dampak adanya revisi atau regulasi yang ditetapkan pada 8 maret lalu, secara tidak langsung mendongkrak harga telur dipasaran. saat ini harga telur ayam dipasaran berkisar diangka Rp 14,3 ribu perkilogram hingga Rp 15,7 ribu perkilogram.(blt2)

 

Keterangan gambar: Rofi Yasifun, salah satu peternak ayam petelur di Kabupaten Blitar. (foto : dok. Tim Adakitanews.com)