Ribuan Warga Kepung Tuntut Kades Mundur Dari Jabatannya, Bupati Kediri Minta Waktu Tiga Hari

Kediri(adakitanews.com)—Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Desa Kepung mendatangi Kantor desa setempat, Senin (19/9/2022). Kedatangan warga tersebut menuntut, Ida Arief selaku Kepala Desa Kepung agar turun dari jabatannya.

Sebelum mendatangi kantor Desa Kepung, warga berkeliling melakukan orasi. Kemudian warga menuju kantor Kecamatan Kepung. Usai itu warga menuju Kantor Desa Kepung.

Ribuan warga berdatangan sambil membawa tiga unit mobil pick up beserta peralatan sound sistem dan beberapa tuntutan agar kades segera turun dari jabatan sekarang.

Selain itu juga, warga juga membuat tanda tangan petisi agar Ida Arief selaku Kepala Desa Kepung turun dari jabatannya.

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Khoiri menyampaikan ribuan yang datang tersebut terdiri dari gabungan 11 dusun yang ada di Desa Kepung.

Dia mengaku, masyarakat tidak puas dengan kinerja kepala desa yang semena-mena dan tidak transparan dalam menggeluarkan anggaran untuk warga.

“Masyarakat seperti tokoh maupun RT tidak mengetahui lampiran pertanggung jawaban anggaran sampai hari ini, kami sepakat kepala desa turun jabatannya,” kata Khoiri.

Lebih lanjut disampaikan Khoiri pihaknya telah memiliki sejumlah bukti sebagai dasar untuk menurunkan Ida Arief turun dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
Menurutnya adanya kecurangan dari kades sekarang.

Yaitu bukti rekaman antara kades dengan sang suami terkait BLT DD maupun bantuan Covid-19 yang diberikan kepada kadernya semua alih-alih kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Jadi hal itu jelas dan ada buktinya, kalau tidak turun hari ini, kita gelar demo sampai 4 hari kedepan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat dikonfirmasi di lokasi mengatakan pihaknya meminta untuk warga menunggu hingga tiga hari terkait penyelesaian kasus Kepala Desa (kades) Kepung, Ida Arief.

Hal itu diungkapkan Dhito usai bertemu para pendemo di Halaman Kantor Kepala Desa Kepung, Senin (19/9/2022).

“Kasih saya waktu tiga hari untuk menyelesaikan masalah ini,” ucapnya.

Bupati Kediri menjelaskan dalam waktu tiga hari itu digunakan untuk mengumpulkan data informasi dan bukti valid dari warga dan pihak desa yang akan ditindaklanjuti oleh pihak Inspektorat Kabupaten Kediri.

Jika memang ditemukan adanya pelanggaran oleh Kades Kepung, pihaknya akan langsung memberikan sanksi tegas.

“Ya jadi memang ada beberapa catatan di saya salah satunya adalah penyaluran dana Covid. Nanti kita kumpulkan dulu bukti-buktinya menjadi dasar inspektorat untuk memanggil pihak desa. Jadi kita akan cek yang pertama penyaluran dana Covid,”tuturnya.

Selain itu, Bupati Kediri juga mendapat keluhan adanya pembentukan tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP3) di tingkat desa dan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang kedua pembentukan tim TP3 di desa kepung ini apakah sudah ada perdesnya atau belum. Kalau tidak ada perdesnya ya harus dibubarkan,”jelasnya.

Tak hanya itu, berikutnya adalah terkait pelayanan kepada warga. Bahwa yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bu Kades tidak tinggal di tempat. Bupati Kediri menginstruksikan agar setiap untuk setiap kepala desa untuk tinggal di desa di tempat dia memimpin.

“Saya selaku kepala daerah dalam hal ini adalah Bupati mewajibkan untuk setiap kepala desa untuk tinggal di desa di tempat dia memimpin jika memang perlu dikeluarkan Perbub atau SK nanti akan kami keluarkan,”jelasnya.

“Semua diatur dalam undang-undang desa kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada kepala desa karena dalam hal ini Bupati tidak bisa serta-merta memberikan sanksi harus ada dasar dan acuan untuk memberikan sanksi kalau memang betul-betul terbukti. Bila memang terbukti saya beri sanksi tegas,”ujarnya.

Terpisah, Kades Kepung, Ida Arief saat dikonfirmasi mengaku menerima semua aspirasi dari warganya. Adapun terkait tuntutan yang dilayangkan masyarakat yakni mundur dari jabatannya.

“Saya kira namanya negara demokrasi ya negara demokrasi itu siapapun orang berhak dan punya hak untuk menyampaikan aspirasinya karena diatur oleh undang-undang,”terangnya.

Kades Kepung menjelaskan, pihaknya mengaku sudah dipanggil oleh Bupati Kediri. Menurutnya ia sudah menyampaikan semuanya tentang hasil-hasilnya.

“Saya juga sudah dipanggil oleh inspektorat dan sejauh ini bagi saya ndak ada masalah dan semuanya baik-baik saja,”jelasnya.

“Perkara tuntutan mereka yang saya melihat tidak jelas dan membias jadi tidak tertitik satu tujuan masalah apa. Namanya kantor yang terlalu lama pelayanannya jadi saya katakan ini tidak ada masalah,”tambahnya.

Masih kata Kades Kepung, pihaknya menghargai aspirasi warganya. Menurutnya ia melihat warga yang demo hanya sekitaran 500 orang. Sedangkan di Desa Kepung ada 18 warga.

“Saya menghargai warga saya yang punya keinginan dan punya kemauan. Yang demo ini 500 orang jadi yang 17.500 orang lainnya saya kira masih mendukung kinerja saya,”bebernya.

Kepala Desa Kepung, Ida Arief merasa tak ada masalah dengan apa yang ia kerjakan selama ini. Bahkan ia mengaku dari awal menjabat pada tahun 2020 hingga saat ini, semua laporan terkait pertanggungjawaban desa sudah dilaporkan sesuai prosedur.

“Sudah tidak ada masalah semuanya. Saya punya pimpinan yakni Bupati Kediri. Karena yang bisa memecat saya Bupati bukan masyarakat,”ungkapnya.(Gar).

Recommended For You