ADAKITANEWS, Kediri – Selain melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait dana bagi hasil hutan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), warga Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri juga mempermasalahkan soal tidak jelasnya pembagian lahan, yang diduga telah disewakan sepihak oleh Ketua LMDH Desa setempat, Eko Cahyono.

Penasehat Hukum warga Desa Satak, Danan Prabandaru mengatakan, dari total sekitar 500 hektare lahan yang dikelola LMDH diketahui hanya sekitar 300 hektare yang dibagikan ke anggota. Sedangkan sekitar 200 hektare lainya, tidak jelas. “Tidak jelas itu maksudnya, disewakan kepada orang-orang di luar Desa Satak,” ujarnya, Jumat (15/12).

Danan menyebut, rata-rata harga sewa per hektare tiap tahunnya adalah Rp 20 juta. Atau sekitar Rp 4 miliar untuk luas lahan sebanyak 200 hektare. “Itu yang uangnya tidak masuk ke negara, dan masuk ke pribadi-pribadi pengurus LMDH,” imbuhnya.

Menyewakan lahan kepada warga di luar Desa Satak itulah yang juga menjadi sorotan warga sehingga melaporkan Ketua LMDH Desa Satak, Eko Cahyono ke Polres Kediri. “Yang boleh menyewakan ke orang luar itu adalah Perhutani, bukan LMDH,” tegasnya.

Hal lain yang juga dilaporkan adalah soal adanya pungutan kepada warga, setiap kali panen. Danan mengatakan, besaran pungutan itupun bervariasi tergantung tanaman yang ditanam oleh warga. “Kalau padi Rp 300 ribu, kalau jagung Rp 200 ribu per panen,” pungkasnya.

Terkait lahan tersebut, hal berbeda disampaikan Ketua LMDH Desa Satak, Eko Cahyono. Ia menyatakan bahwa total lahan di LMDH Desa Satak adalah sebanyak 350 hektare. Dari total luas tersebut, sebanyak 250 hektare telah dikelola oleh POKJA, dan sisanya oleh LMDH.

Ia pun menegaskan bahwa yang wajib mengelola lahan adalah yang sudah berstatus sebagai anggota LMDH. “Kalau anggota LMDH, tidak ada ceritanya tidak dapat lahan. Tapi kalau warga, tidak wajib,” ujarnya.

Eko menjelaskan, yang mempunyai interaksi, ketergantungan hidup dari hutan, dan mempunyai jiwa, serta mendaftar diri secara resmi menjadi anggota LMDH, baru bisa diakui sebagai anggota. “Tidak serta merta warga harus dapat (lahan),” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 30 warga Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri mendatangi Mapolres Kediri. Didampingi Penasehat Hukumnya, warga melaporkan Ketua LMDH Budidaya Desa Satak, Eko Cahyono atas dugaan tidak pidana korupsi pengelolaan lahan hutan di desa mereka.(kur)

Keterangan gambar: Penasehat Hukum Warga Desa Satak, Danan Prabandaru.(foto: kurniawan)

https://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/12/151217-kur-kediri-satak-1-1024x768.jpghttps://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/12/151217-kur-kediri-satak-1-150x150.jpgREDAKSIHukum Kriminaladakitanews,Berita,desa satak,kediri,LMDH,perhutani
ADAKITANEWS, Kediri – Selain melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait dana bagi hasil hutan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), warga Desa Satak Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri juga mempermasalahkan soal tidak jelasnya pembagian lahan, yang diduga telah disewakan sepihak oleh Ketua LMDH Desa setempat, Eko Cahyono. Penasehat Hukum warga Desa...