mesin EskavatorADAKITANEWS, Kota Kediri – Penguasaan tanah seluas 7,2 hektar yang merupakan eks tanah kas desa (TKD) Kelurahan Dandangan hingga kini masih mengambang. Pasalnya, tanah yang masik proses perijinan hak kelola/pakai oleh PT SK Bangun Perkasa ini mendapat ganjalan di tingkat Badan Pertanahan Nasional (BPN).

BPN Kota Kediri enggan memproses berkas yang diajukan oleh PT SK Bangun Perkasa. Karena, di dalam berkas tersebut belum dilengkapi persyaratan yuridis seperti surat penyataan yang menerangkan bahwa di atas tanah dimaksud tidak ada masalah, dan pihak Bangun Persada juga belum menyertakan sertifikat tanah pengganti eks TKD atas nama Pemkot Kediri.

Sejumlah warga Kelurahan Balowerti kian gencar melakukan aksi penolakan atas ruislag (tukar menukar tanah-red) tersebut. Alasannya, sebagian tanah yang diruislag pada massa pemerintahan eks Walikota Kediri, dr Samsul Ashar itu merupakan asset Desa/Kelurahan Balowerti.

“Kami menolak, karena tanah itu merupakan lahan sawah produktif. Selain itu, jika sampai di atas tanah itu di bangun perumahan, maka dikhawatirkan akan mengakibatkan banjir yang akhirnya berdampak pada pemukiman warga.” kata perwakilan warga Balowerti, Sumani Rabu (4/2).

Oleh karena itu, ia bersama warga Kelurahan Balowerti akan terus berjuang untuk mengembalikan tanah itu menjadi asset Kelurahan lagi. Salah satu upaya yang dilakukanya yakni mengelar aksi unjuk rasa dan membentangkan beberapa spanduk di setiap sudut jalan Kelurahan yang berisikan penolakan atas ruislag tanah kas Kelurahan.

“Kita pasang spanduk yang bertuliskan, Warga Balowerti menolak ruislag di setiap ruas jalan kelurahan Balowerti. Spanduk itu kami pasang satu minggu yang lalu” tandanya.

Saat ini kondisi lahan seluas 7,2 ha itu tak berwujud lahan persawahan lagi karena diduga sudah dilakukan pengurugan oleh PT SK Bangun Perkasa. Dugaan itu dikuatkan adanya dua unit mesin berat (eskavator) dan sejumlah gundukan pasir dan batu berada di area lahan yang kabarnya akan dibangun untuk pengembangan Perumahan Persada Asri II.

Padahal, beberapa waktu lalu kalangan anggota Komisi C DPRD Kota Kediri, melakukan kegiatan inspeksi mendadak (sidak) di tempat itu. Usai melakukan sidak, dewan meminta agar Pemkot Kediri, segera menghentikan kegiatan PT SK Bangun Perkasa.

“Harus dihentikan karena, PT tersebut belum menunaikan kewajibanya yakni menyertifikatkan penganti eks TKD. Selain itu, ada juga beberapa persoalan yang dilakukan klarifikasi” tegas ketua Komisi A DPRD Kota Kediri, Ayub, kala itu.

Pihak manajemen PT SK Bangun Perkasa belum berhasil dikonfirmasi. Saat wartawan mencoba mengunjungi kantornya yang beralamat di Jl May. Jend. Sungkono No 4 Kota Kediri, yang bersangkutan tidak berada di tempat. “Bapaknya tidak di kantor, mungkin di rumah sedang tidur siang ” kata salah satu karyawan PT SK Bangun perkasa. (maf)

Keterangan Gambar : Eskavator yang digunakan untuk melakukan tanah kas Kelurahan Balowerti Kota Kediri masih ada di lahan sengketa