width=

ADAKITANEWS, Nganjuk – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nganjuk melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan unsur pimpinan legislatif dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nganjuk, Senin (06/06) siang. Kesempatan ini digunakan untuk membahas permasalahan terkait maraknya peredaran narkoba dan kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama saat memasuki bulan Ramadan.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Nganjuk, Karyo, saat dikonfirmasi mengakui jika saat ini peredaran narkoba di Kabupaten Nganjuk memang mengalami peningkatan. Hal tersebut juga diiringi maraknya kekerasan yang menimpa terhadap perempuan dan anak. Yang menjadi perhatian, memasuki bulan Ramadan ini seharusnya tindakan-tindakan tidak terpuji seperti itu harusnya sudah dihilangkan. “Memang benar saat ini kedua kasus itu sedang meningkat. Karena itu kami harus segera melakukan koordinasi untuk mencari solusi. Apalagi ini sudah memasuki bulan suci Ramadan,” ungkapnya.

Disinggung lebih lanjut terkait langkah yang akan diambil, Ketua Fraksi Golkar ini mengatakan jika pihaknya akan segera membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait kedua kasus tersebut. “Ini memang sudah masuk status darurat. Karena itu kita akan mengesahkan Perda-nya secepatnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Nganjuk, AKP Supriadi mengatakan untuk penanganan narkoba akan dilakukan pembinaan dan penyuluhan secara intensif karena untuk sanksi berupa hukuman ternyata belum bisa membuat pelaku jera.

Hal itu diketahui dengan adanya fakta pengedar narkoba yang merupakan residivis. “Kita akan lakukan pendampingan dan pembinaan. Karena faktanya, meskipun sering dipenjara belum bisa membuat mereka (pengedar,red) jera,” ungkapnya.

Lebih lanjut, AKP Supriadi mengatakan langkah yang diambil dalam waktu dekat ini, pihaknya akan sering melakukan razia gabungan untuk menekan angka peredaran narkoba di wilayah Nganjuk.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Trisnawati, Koordinator Spirit Pelangi Nganjuk yang mengatakan bahwa untuk tindak kejahatan selain masalah narkoba, pasti diterapkan Diversi. Tersedia dasar hukum bahwa dalam kasus anak memang harus ada diversi. Karena anak yang terlibat permasalahan hukum harus diubah konsep, sistem, dan strateginya serta tetap mengedepankan hak anak.

“Untuk konsep diversi sangatlah penting sehingga pada saat anak sudah menjalani masa hukuman, mereka bisa mengubah perilaku dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat tanpa ada stigma dan diskriminasi,” tandas Trisna.(Jati)

Keterangan Gambar : Unsur pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk saat merumuskan perlindungan terhadap anak dan perempuan di bulan Ramadhan ini.