ADAKITANEWS, Kota Madiun – Polres Madiun Kota bersama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun melakukan penandatanganan MoU terkait Satgas anti Mafia Tanah, Selasa (07/11). Tujuan dibentuknya satgas ini dalam rangka pemberantasan oknum-oknum yang menghambat kepengurusan masalah pertanahan.

Seperti diketahui pemerintah pusat pada tahun 2017 ini menargetkan 7 juta sertifikat tanah yang harus diterbitkan. Kota Madiun sendiri sesuai data, mendapat jatah 19 ribu sertifikat yang wajib selesai pada tahun anggaran ini.

Dalam sambutannya Kapolres Madiun Kota, AKBP Sonny Mahar Budi Adityawan menyatakan jika pembentukan satgas anti mafia tanah untuk memberantas adanya mafia tanah yang disinyalir malah menghambat proses kepengurusan tanah.

“Pembentukan Satgas Anti Mafia Tanah ini sesuai intruksi dari Kapolda yang sudah melakukan MoU dengan Kakanwil Provinsi Jawa Timur,” jelas Kapolres Madiun Kota, Selasa (07/11).

Masih menurut AKBP Sonny, latar belakang adanya satgas ini adalah untuk menghilangkan mafia tanah baik perorangan ataupun kelompok masyarakat yang berkeinginan menguasai tanpa hak.
Sistim kerja satgas Ini menurutnya, bisa dari laporan mayarakat ataupun melalui pantauan langsung di lapangan.

“Nantinya setelah MoU ini pastinya akan dibentuk posko pengaduan baik di Polres maupun di kantor BPN sendiri, dengan anggotanya dari Polri dan juga petugas BPN Kota Madiun,” urai AKBP Sonny panjang lebar.

Baskoro Waluyo, Kepala BPN Kota Madiun sangat mengapresiasi adanya penandatanganan MoU pada hari ini. Menurut Waluyo, permasalahan tanah di Kota Madiun adalah luas tanahnya tidak berubah hanya penduduknya mengalami penambahan. Sehingga kebutuhan tanah otomatis meningkat.

“Hal inilah yang disinyalir memunculkan perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan tanah baik yang dilakukan individu atupun kelompok masyarakat,” jelas Baskoro.

Untuk itu dirinya mengharap agar masyarakat yang ingin mengurus tanah agar datang sendiri tanpa melalui orang lain.

Dalam keterangannya kepada Tim Adakitanews.com Baskoro menyatakan jika dari 7 juta program pemerintah, Kota Madiun mendapat 19 ribu sertifikat dan wajib selesai hingga akhir tahun 2017 ini.

“Hingga saat ini kami sudah menyelesaikan sekitar 70 persen dari target, dan kami optimis sisanya akan selesai sesuai waktu yang sudah ditentukan,” tegas Baskoro.

Untuk itu dirinya selalu berkoordinasi dengan camat maupun kelurahan supaya bisa mendorong dan memenuhi target. Menurut Baskoro permasalahan tanah di Kota Madiun tidak serumit di Kabupten. Karena rata-rata tanah di Kota Madiun sudah ada sertifikatnya.

“Sepanjang persyaratan lengkap prona dalam tempo sebulan sudah bisa selesai,” pungkas Baskoro.(bud)

Keterangan gambar : Penandatanganan MoU Satgas Anti Mafia Tanah oleh Kapolres Madiun Kota dan Kepala BPN Kota Madiun.(ist)