ADAKITANEWS, Blitar – Jumlah desa yang belum melunasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2017 di Kabupaten Blitar masih cukup banyak.

Dari total 220 desa, hingga akhir tahun 2017 lalu diketahui ada 55 desa diantaranya belum lunas. Hal itu kemudian membuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengirimkan surat ke Satpol PP, untuk mengetahui secara pasti penyebabnya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Suyanto mengatakan, berdasarkan surat yang dikirim oleh Bapenda terkait adanya beberapa desa yang belum menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap PBB P2, pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada desa yang belum lunas tersebut.

“Sampai saat ini kita baru memanggil 6 desa dari 2 kecamatan. Ini memang membutuhkan waktu yang lama, karena dari desa yang sudah kita undang, rata-rata semua perangkatnya diajak,” kata Suyanto, Rabu (17/01).

Menurut Suyanto, dari hasil klarifikasi memang ada yang masih dalam proses penyelesaian. Ada juga yang menyatakan pajak masih berada di wajib pajak (WP). Agar permasalahan cepat selesai, pihaknya meminta diagendakan untuk bertemu langsung dengan wajib pajak. “Untuk tempat dan waktunya kita menyerahkan semuanya kepada desa yang bersangkutan,” jelasnya.

Suyanto menambahkan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pamong blok akan dilakukan jika ada indikasi penyelewengan oleh pamong blok. “Kita masih sejauh melakukan klarifikasi. BAP akan kita lakukan jika sudah ditemukan indikasi,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suyanto, Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar.(foton : fathan)