ADAKITANEWS, Kediri – Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri menggelar kegiatan Diskusi Tematik tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Permasalahan Pertanggungjawabannya, di Hotel Bukit Daun Kediri, Jumat (03/11) hingga Minggu (05/11).

Kegiatan diskusi tematik ini dihadiri oleh para Sekretaris DPRD dari 38 kota/kabupaten se-Jawa Timur, serta dihadiri lebih dari 150 orang peserta dari perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Hadir secara resmi membuka acara Diskusi Tematik, Tri Puguh Priyadi, SH, MM, Sekretaris DPRD Kota Surakarta yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia (ASDEKSI), didampingi oleh Drs Mas’ud, MM, Sekretaris DPRD Kabupaten Jepara selaku Sekretaris Umum ASDEKSI.

Dalam sambutan pembukaan Diskusi Tematik, Ketua Umum ASDEKSI menyampaikan terima kasih yang setinggi–tingginya kepada Dr Mohammad Solikin, MM., Sekretaris DPRD Kabupaten Kediri yang telah menyelenggarakan kegiatan Diskusi Tematik tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan merupakan forum diskusi yang paling banyak dihadiri oleh peserta dari perwakilan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Diskusi Tematik tentang Implementasi PP Nomor 18 Tahun 2017 pada Sesi Pertama Diskusi, Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri selaku penyelenggara menghadirkan 2 narasumber yang sangat kompeten, yaitu Dr Mochamad Ardian Noervianto dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dan N Diva Mahendra dari BPK-RI Perwakilan Jawa Timur.

“Kami hadirkan narasumber langsung dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, karena turut berkontribusi dalam perumusan PP nomor 18 tahun 2017. Sedangkan narasumber kedua dari BPK-RI Perwakilan Jawa Timur untuk memberikan pemaparan tentang penyusunan pertanggungjawaban keuangan DPRD yang benar dari sisi pemeriksa,” tegas Solikin.

Pada kesempatan pertama Dr Mochamad Ardian Noervianto menyampaikan materi diskusi tentang Penataausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat DPRD. Ia menjelaskan seputar perbedaan Hak Keuangan dan Administratif DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 24 tahun 2004 dan setelah terbitnya PP Nomor 18 tahun 2017. Sedangkan Diva Mahendra pada sesi berikutnya, memberikan paparan tentang Permasalahan Seputar Pertanggungjawaban Keuangan DPRD.

Dalam kesempatan kedua, narasumber menjelaskan seputar hal-hal yang sering kali menjadi temuan BPK saat melakukan pemeriksaan pada pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Narasumber juga dengan lengkap menjelaskan terkait pokok permasalahan dan akibat serta rekomendasi akibat dari temuan BPK tersebut.

Peserta diskusi tematik tampak sangat antusias mengikuti jalannya diskusi tematik dengan hadirnya narasumber yang dengan lengkap dan jelas memaparkan implementasi PP nomor 18 tahun 2017 dan pertanggungjawaban keuangan DPRD.

“Melalui forum Diskusi Tematik ini dengan duduk bersama, berdiskusi dan berpikir jernih, serta dengan memaksimalkan paparan dan penjelasan narasumber langsung dari Kemendagri dan BPK-RI, diharapkan dapat memberikan petunjuk dan pencerahan terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD utamanya kepada rekan-rekan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sehingga di kemudian hari tidak akan menimbulkan permasalahan dalam pertanggungjawaban keuangan DPRD,” jelas Dr Mohamad Solikin, MM, Sekretaris DPRD Kabupaten Kediri.(adv/dprd kab kediri/kur)

Keterangan gambar: Pelaksanaan Diskusi Tematik tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Permasalahan Pertanggungjawabannya.(dok. Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri)