Sengketa Lahan KA Pare, PT KAI Daops VII Belum Melangkah ke Ranah Hukum

2015-07-26_18.32.28

ADAKITANEWS, Kediri – Sengketa tanah antara warga Pare Kabupaten Kediri dengan PT KAI terkait kontrak bekas emplasemen Stasiun KA Pare hingga kini belum ada penyelesaiannya. Kepala KAI Daops VII Madiun R Windar Prihadi Aji ketika mendatangi Staisun Kediri, Minggu (26/7) mengatakan, pihaknya belum melangkah secara resmi ke ranah hukum guna penyelesaian sengketa lahan tersebut.

Sebagaimana yang telah dibertikan sebelumnya, Selasa, (07/07) PT. KAI Daops VII Madiun targetkan sebelum lebaran tiba, sudah selesai menempuh langkah hukum terkait sengketa tanah dengan warga Pare, Kabupaten Kediri.

Kepala KAI Daops VII Madiun R Windar Prihadi Aji bersama beberapa stafnya yang mendatangi Stasiun Madiun, Minggu (26/7) siang menjelaskan jika hingga saat ini pihaknya belum menggugat ke ranah hukum. Sedangkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, R Windar mengaku masih menggunakan pendekatan persuasif kepada ratusan warga Pare. “Saya masih belum mau mengajak keranah hukum, kita tunggu hasil dari Madiun apakah berefek disana (sengketa lahan di Pare-red),” ujarnya

Lebih lanjut R Windar mencontohkan kasus yang sama di Madiun beberapa waktu yang lalu, sekitar 55 warga Madiun menggugat Kereta Api untuk tidak menyewa lahan. Namun, gugatan tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Madiun karena tidak memiliki legal standings. “Harapan saya mereka (warga Pare-red) paham. Jadi tidak perlu dengan proses hukum yang berbelit-belit. Tapi kalau mereka tetap bersikukuh kami akan tetap lanjut maju terus karena itu aset Kereta Api, merupakan aset Negara,” jelasnya

Lahan tersebut merupakan tanah milik Negara, karena bekas emplasemen Stasiun KA Pare. R Windar menjelaskan jika ingn menempati lahan tersebut harus membayar biaya kontrak. Biaya kontrak itupun tidak harus dibayar dimuka, ataupun bisa diangsur. “Silahkan diatur mengangsur berapa kali bagi mereka yang tidak bermasalah,” ujar R Windar.

Sebagaimana diketahui, PT KAI sebelumnya telah melayangkan somasi kepada 130 lebih warga yang menempati lahan bekas emplasemen Stasiun KA Pare tersebut. Namun, surat somasi yang diberikan kepada warga, justru dikembalikan lagi oleh warga ke Kantor PT KAI Daops VII Madiun. Dari sekitar 130 bidang tanah tersebut ada statusnya terhenti kontrak, macet dan sama sekali tidak ada kontraknya.(zay)

Keterangan Gambar : Kepala KAI Daops VII Madiun R Windar Prihadi Aji

Recommended For You