AdaKitaNews Daerah Sidang Gugatan Terhadap Bupati Sidoarjo Hadirkan Dua Saksi Ahli

Sidang Gugatan Terhadap Bupati Sidoarjo Hadirkan Dua Saksi Ahli

ADAKITANEWS, Sidoarjo – Sidang gugatan 22 Sekdes terhadap Bupati Sidoarjo kembali digelar di PTUN Surabaya, Juanda Sidoarjo, Rabu (18/05). Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Nur Akti ini, pihak kuasa hukum penggugat mendatangkan dua saksi ahli yakni Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Prof Dr Muksan SH dan Dosen Fakultas Hukum dari kampus yang sama, Kelik Indro Suryono.

Dalam persidangan, Prof Dr Muksan SH yang menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat mengatakan, PP 45 tahun 2007 pasal 14 yang menyebutkan Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dapat dimutasikan setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun, boleh dilakukan dan boleh tidak.

“Pertanyaannya kapan hal itu tidak boleh dilakukan. Pemerintah harus melihat kemanfaatan. Ukuran kemanfaatan umum, mestinya jangan diberikan keputusan tapi peraturan yang dibahas dengan DPR,” tegasnya.

Prof Dr Muksan SH menambahkan, jika dilihat dari kemanfaatan, kenapa Bupati menarik Sekdes ke bagian tertentu. “Apakah malah gak jadi kerugian besar. Kemanfaatan jangan dari satu aspek saja tapi juga harus banyak aspek,” imbuhnya.

Sementara itu saksi kedua, Kelik Indro Suryono, dosen Fakultas Hukum Widya Mataram Yogyakarta mengatakan keputusan tata usaha negara dibuat harus berdasarkan azas manfaat yang ada di dalam proses peraturan perundang-undangan. “Kita lihat dulu sifatnya umum atau khusus. Daerah yang bersifat khusus itu boleh, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada,” tambahnya.

Kasubag Bantuan Hukum Pemkab Sidoarjo, Aris Hanani Saputro mengatakan saksi Prof Muksan sudah menjelaskan ketentuan mutasi sudah diatur PP 45 tahun 2007. Mengenai kebijakan mutasi dari Kepala Daerah untuk menghindari like dan dislike harus diatur dalam perda.

“Kebetulan di Sidoarjo ini sudah ada Perda dan Perbubnya. Keputusan Bupati ini sudah tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku,” jelasnya.

Apakah boleh jika subtansinya sama namun perdanya berbeda? Aris menjawab boleh asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. “Kita menunggu putusan saja. Kalau kita menang, kita tunggu saja penggugat banding atau tidak. Kalau kita kalah kita konsultasi dulu dengan pimpinan,” katanya.

Terpisah, kuasa hukum penggugat, Mery Christian Putri mengatakan bahwa keterangan kedua saksi adalah memberi kejelasan azas kemanfaatan. Ketika hukum memiliki dua sisi yakni keadilan dan kemanfaatan yang harus dititikberatkan pada azas kemanfaatan.

“Seperti yang saksi ahli jelaskan dalam sidang, pejabat tata usaha negara memang memiliki kewenangan namun juga harus ada batasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan,” jelasnya.

Rencananya, sidang dengan agenda kesimpulan akan dilanjutkan pada Rabu (31/05) mendatang.(sid2)

Keterangan gambar : Prof Dr Muksan saat memberikan keterangan dalam persidangan.(foto : mus purmadani)