Sidang Lanjutan Walikota Madiun Non Aktif: JPU Ragukan Kesaksian Elok

ADAKITANEWS, Sidoarjo – Sidang lanjutan dugaan kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) dan potongan tunjangan pegawai Pemkot Madiun dengan terdakwa, Walikota Madiun non aktif, Bambang Irianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jalan Raya Juanda Sidoarjo Selasa (06/06).

Sidang lanjutan yang menghadirkan tujuh orang saksi ini dimulai sekitar pukul 09.45 WIB dan dipimpin Hakim Ketua, Unggul Waseso. Pantauan di lokasi, sidang berlangsung seru karena salah seorang saksi memberikan keterangan yang jauh dari BAP.

Dari beberapa keterangan saksi ketika memberikan kesaksian di persidangan, mereka memberikan upeti kepada terdakwa, dengan cara menyetor ke BPKAD melalui Sri Wahyuni atas perintah terdakwa. “Kami menyetor uang Rp 5 juta per tahun ke BPKD melalui Sri Wahyuni atas perintah terdakwa. Dana tersebut dari kerja lembur. Kami kumpulkan, dan kami tidak tahu untuk apa peruntukannya,” kata Kabag Admin Pemerintahan Umum Pemkot Madiun, Agus Mursidi.

Hal serupa juga diutarakan Kabag Hukum Setda Kota Madiun Budi Wibowo. Ia menjelaskan bahwa dirinya beserta SKPD bagian hukum menyetor uang ke BPKAD untuk terdakwa melalui Sri Wahyuni sebesar Rp 80 juta.

Sekretaris Didpenda, Budi Waluyo mengaku juga mengalami hal yang serupa. Ia mengaku dirinya diharuskan menyetor ke terdakwa sebesar Rp 35 juta, dan ia tidak berani protes karena hanya berstatus sebagai bawahan. Ia mengaku sejak KPK mengusut Walikota Madiun non aktif, Bambang Irianto sebagai terdakwa, dan tidak ada lagi upeti, ia beserta rekannya mengaku senang.

Sementara itu JPU dari KPK, Feby Dwiyandoapeny meragukan kesaksian dari Elok Budi Widiastuti, karyawan PT Cahaya Terang Satata, perusahaan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum) yang dimiliki oleh terdakwa. Menurut JPU, Elok memberikan kesaksian tidak sesuai dengan BAP sebelumnya, perihal nominal jumlah uang yang dibelanjakan oleh terdakwa untuk pembangunan Pasar Besar Madiun.

Dalam persidangan, Elok mengaku bahwa terdakwa memberikan dana separuh lebih banyak dari BAP sebelumnya untuk pembangunan Pasar Besar Madiun. Sempat ada interupsi baik dari JPU maupun Penasehat Hukum terdakwa.

“Kalau dibilang kesaksian Elok meringankan terdakwa karena ia orang dari terdakwa, dan kesaksiannya itu pendapat pribadi tanpa didukung oleh alat bukti. Nanti bagaimana cara penilaiannya di tuntutan, pembelaan dan keputusan Hakim Ketua. Kalau kami meragukan kesaksiannya karena tidak adanya alat bukti dan kami memerlukan keterangannya untuk membuktikannya,” jelas Febby.

Sidang rencananya akan dilanjutkan pada Jumat (09/06) mendatang masih dengan agenda meminta keterangan saksi-saksi.(sid2)

Keterangan gambar : terdakwa Bambang Irianto dalam persidangan.(foto : mus purmadani)

Recommended For You