ADAKITANEWS, Jombang – Komisi D DPRD Kabupaten Jombang memanggil pihak Yayasan SMK Kelautan dan Perikanan Al Zoemar dan pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk menyelesaikan kasus legalitas yang dikeluhkan oleh pihak siswa dan orang tua murid dari SMK Kelautan dan Perikanan Al Zoemar.

Sebelumnya, pihak orang tua murid dan sejumlah siswa mengeluhkan legalitas dari status SMK Kelautan dan Perikanan Al Zoemar yang berada di Jalan KH Hasyim Asy’ari Mojosongo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Salah satu orang tua murid SMK Kelautan dan Perikanan Al Zoemar, Suendah mengatakan kekecewaannya terhadap pihak yayasan yang tidak bisa mengikutkan para siswa untuk ujian nasional di sekolah, melainkan malah diikutkan ujian nasional di wilayah Pemalang Jawa Tengah. “Kalau dari pihak sekolah tetap memaksa mengikutkan ujian di Jawa Tengah ya kita ambil saja kejar paket C, kenapa jauh-jauh. Pertimbangan biaya juga mencapai Rp 5 juta. Kita sangat kecewa terhadap keputusan sekolah,” ujar Suendah.

Menanggapi hal itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Fatqurrahman mengungkapkan bahwa SMK Kelautan dan Perikanan Al Zoemar selama ini memang tidak dalam naungan kedinasannya. Hal tersebut dikarenakan tidak ada izin yang dikeluarkan oleh pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk yayasan yang berdiri pada tahun 2015 itu.

“SMK Kelautan dan Perikanan Al Zoemar pernah mengajukan perizinan ke kita, tetapi karena tidak memenuhi syarat maka pada tanggal 9 September 2016 kami tidak bisa menerbitkan izinnya. Tadi pihak yayasan juga mengakui bahwa sekolahnya tidak ada izinnya,” ujar Fatqurrahman.

Fatqurrahman juga mengatakan bahwa dengan kondisi legalitas yang tidak dimiliki oleh SMK Kelautan dan Perikanan Al Zoemar tersebut, dapat dipastikan para siswanya tidak bisa mengikuti tahap ujian nasional sebagai syarat kelulusan. “Secara aturan tidak bisa mengikuti ujian nasional,” tegas Fatqurrahman saat diwawancarai Tim Adakitanews.com pasca melakukan audiensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Senin (19/02).

Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Jombang, Fatimah ZB menyampaikan dalam audiensinya bahwa pihak legislatif telah menyarankan kepada yayasan SMK Kelautan dan Perikanan Al Zoemar untuk mencari solusi agar 17 siswa kelas XII bisa mengikuti ujian.

Selain itu, politisi dari Fraksi PKB ini meminta pihak yayasan agar tidak lagi menerima siswa sampai izin operasional sekolah didapatkan. “Rekomendasi kami yang penting bagaimana anak-anak ini bisa ujian. Meski tadi ada solusi untuk diikutkan ujian di SMA Diponegoro Pemalang Jawa Tengah tetapi kami meminta agar ada sertifikat tentang kelayakan sebagaimana yang diharapkan oleh wali murid. Dan yang kedua, selama persyaratan perizinan operasional sekolah seperti yang disampaikan oleh Cabang Dinas Pendidikan belum terpenuhi, maka pihak yayasan tidak boleh menerima murid,” pungkas Fatimah ZB saat ditemui di ruang Komisi D DPRD Kabupaten Jombang.(ar)

Keterangan gambar: Audiensi pihak yayasan SMK Kelautan dan Perikanan Al Zoemar dengan pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang Pemprov Jatim dan sejumlah orang tua murid di ruang Komisi D DPRD Kabupaten Jombang.