SAM_0234
@dakitanews. Kediri
– Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Ngasem melakukan pungutan di luar aturan yang berlaku. Hal itu diakui sendiri oleh pihak sekolah. Yuli Prayitno, Kepala SMKN 1 Ngasem pungutan yang dilakukannya memang tidak didasari ketentuan resmi dari dinas pendidikan. Pungutan itu sebagai dana penunjang kegiatan pembelajaran selama satu tahun.

“Memang tidak ada,” jawab Yuli saat ditanya @dakitanews.com perihal legal formal kebijkan tersebut, Jumat (3/10). Tapi bukan berarti ia mengakui kesalahan itu. Dalihnya, biaya sebesar Rp. 445.000,00 yang dibebankan kepada wali siswa telah mendapat kesepakatan dari para wali siswa sendiri melalui rapat komite sekolah.

“Jadi kita tawarkan kepada para wali, bagaimana anak didik kita ingin maju apa tidak? ingin berprestasi atau tidak, itu disepakati bersama,” kata Yuli.

Yuli juga menjelaskan dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan kesiswaan. Misalkan, lomba-lomba siswa dalam rangka menunjang prestasi non akademis. Bahkan, Yuli juga menunjukkan dana itu dipakai untuk membiayai advertorial di media massa.

Sedangkan pihak Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kediri menegaskan bahwa pungutan di luar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1003 Tentang Sistem Pendidkan Nasional adalah ilegal alias merupakan pungutan liar. “Biaya pendidikan yang di luar PP Nomor 48 dan UU Sisdiknas tentu itu ilegal,” jelas Darmadi, Kepala Bagian Pendidikan SD, SMP, SMA/SMK.

Dinas Pendidikan akan menindak jika sebuah sekolah negeri melakukan pungli. Darmadi menegaskan kepala sekolah tersebut pasti akan dikenai sanksi. “Jika itu terbukti melakukan penyelewengan dana, maka itu urusannya dengan polisi. Jika itu hanya pungli kepada wali siswa, akan dikenai sanksi administrasi, bisa mutasi bahkan pemberhentian,” tegas Darmadi.

Sedangkan Kepala SMKN 1 Negeri siap menerima sanksi, jika memang kebijakan tersebut dinilai oleh Pemerintah Daerah menyalahi aturan. “Saya tidak jadi kepala sekolah juga gak apa-apa,” keluh Yuli.

Selain dana penunjang kegiatan pembelajaran yang dinilai ganjil, juga terdapat pungutan lain yang sama. Diantaranya, iuran wajib komite sebesar Rp. 15.000,00 dan tabungan siswa wajib sebesar Rp. 25.000,00.(kunam)

Keterangan Gambar : Kwitansi bukti pungutan siswa yang dinilai pungli