ADAKITANEWS, Tulungagung – Rencana Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tulungagung untuk meminta keterangan terhadap sejumlah wartawan di Tulungagung mendapatkan penolakan. Permintaan keterangan ini terkait kegiatan dugaan kampanye yang beraroma politik uang, yang dilakukan oleh pasangan nomor 1, Margiono – Eko Prisdianto di Pasar Ngemplak, Minggu (25/02) lalu.

Wartawan Kompas TV, Bramantya menyampaikan, dirinya dihubungi oleh salah satu anggota Panwaslu Tulungagung, Zuhrotur Rofiqatin atau yang akrab dipenggil Viviq. Lewat pesan yang disampaikan melalui whatsapp, Bramantya dimintai kesediannya untuk diperiksa terkait adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan nomor 1.

Alasannya, Bramantya adalah salah satu wartawan yang melakukan peliputan dan menayangkan saat peristiwa berlangsung. Karena itu, Panwas perlu bukti dan keterangan yang akan digunakan sebagai bahan penelusuran.

“Beberapa kali dia (Zuhrotur Rofiqatin,red) mengirim pesan lewat whatsapp yang meminta kesediaan saya untuk memberi keterangan, karena saya memiliki hasil rekaman peristiwa tersebut,” kata wartawan Kompas TV, Bramantya, Jumat (02/03).

Lanjut Bramantya, dirinya menolak untuk memberikan keterangan, karena ia menilai apa yang dilakukan oleh Panwas ini terkesan tidak profesional.

“Seharusnya mereka (Panwas) paham fungsi dan kedudukan jurnalis. Jadi tidak asal panggil saja. Ada aturan yang harus ditaaati, apalagi ini hanya lewat whatsapp,” katanya.

Penolakan yang sama juga disampaikan kontributor Metro TV, Dwi Wiyanto. Menurutnya, jika permintaan Panwas tersebut diamini, artinya sama dengan menceburkan diri dalam permainan politik praktis.

“Hasil liputan kita sudah memenuhi kaidah jurnalistik. Semua lengkap dengan konfirmasi pihak-pihak yang terkait, juga sudah ada konfirmasi dari Margiono (Cabup), Panwas juga sudah memberikan wawancara,” kata Dwi Wiyanto

Sementara, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tulungagung, Aminun Jabir menyatakan jika ada pihak yang membutuhkan keterangan terkait produk jurnalistik yang bersentuhan dengan pelanggaran Pilkada, hendaknya meminta kepada institusinya, bukan orang per orang.

“Prosedurnya memang begitu. Jadi tidak boleh langsung kepada wartawannya. Wartawan ini kan sifatnya penugasan dari pimpinannya. Jadi ya harus kepada pimpinanya,” kata Aminun Jabir.

Saat dikonfirmasi, Ketua Panwas Pilkada Tulungagung, Endro Sunarko mengaku rencana meminta keterangan ke awak media masih sebatas kajian.

“Kalau itu masih kajian ya. Artinya kalau nanti masih kurang bukti atau kurang apa, itu kami akan lakukan klarifikasi,” kata Endro Sunarko.(bac)

Keterangan gambar : Jajaran Panwaslu Tulungagung, Endro Sunarko (dua dari kiri), Zuhrotur Rofiqatin (kiri), Mustofa (paling kanan).(foto : acta cahyono)