width=

ADAKITANEWS, Blitar – Ditangkapnya Kepala Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar lantaran terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli memicu reaksi dari beberapa pihak. Pasalnya, Kades ini belum genap 1 bulan pasca pelantikan 16 Februari lalu.

Bupati Blitar, Drs H Rijanto, MM saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, memang pemberantasan pungutan liar (pungli) sudah menjadi instruksi dari Presiden Joko Widodo. Tidak hanya Kepala Desa, tetapi seluruh lembaga yang berhubungan dengan masyarakat. “Mulai dari Kementerian hingga tingkat bawah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, harus memberikan pelayanan terbaik. Dan pungutan yang diluar aturan juga harus dihindari,” kata Bupati, Rabu (08/03).

Bupati mengungkapkan, ia bersama SKPD dan juga pihak Kepolisian sudah sering mengingatkan kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Pemerintahan Desa untuk menghindari pungutan liar dalam bentuk apapun. “Kami sudah sering melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman agar tidak menerima uang ataupun barang yang tidak sesuai ketentuan, karena itu tentunya melanggar aturan,” jelas Bupati.

Saat ditanya sanksi untuk Kades Pojok Garum, kata Bupati, ia akan melihat dulu perkembangan kasusnya. “Saya akan meninjau dulu kasusnya. Dan tentunya jika terbukti bersalah akan diberikan sanksi sesuai aturan,” imbuhnya.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Blitar, Totok Subihandono yang menyatakan akan menindak lanjuti kasus tersebut dengan memberikan sanksi sesuai aturan setelah terbukti bersalah. “Tentu kami akan memberikan sanksi. Tapi kita tunggu dulu hingga kasusnya benar-benar terbukti,” kata Totok.(blt2)

Keterangan gambar: Drs H Rijanto, MM, Bupati Kabupaten Blitar.(foto : fathan)