Soal Perolehan WTP, Ketua DPRD Minta Kinerja Pemkab Tidak Lengah

ADAKITANEWS, Blitar – Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemerintah Kabupaten Blitar pada Rabu (31/05), merupakan perolehan yang istimewa bagi Pemkab Blitar. Pasalnya perolehan opini WTP ini merupakan kali pertama dalam kurun 8 tahun terakhir, setelah sebelumnya terus mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Menanggapi perolehan ini, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan, WTP yang baru diterima dari BPK ini merupakan buah panjang dari 8 tahun kinerja Pemerintah Daerah. Pihaknya pun mengucapkan selamat kepada Bupati Blitar dan jajaran OPD Kabupaten Blitar untuk pencapaian ini. “Tentunya kita berikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Blitar yang mampu meraih opini WTP ini,” katanya, Selasa (06/06).

Perolehan WTP ini, lanjut Suwito, adalah sebagai suatu prestasi tertinggi dari opini BPK. Namun dengan perolehan ini Pemkab tidak boleh terlena, karena opini WTP juga bisa turun menjadi WDP. Karena penekanan penilaian tidak hanya pada segi keuangan, tetapi sudah merambah sampai ke kinerja Pemerintahan.

“Ukuran penilaian memang juga dilihat dari seberapa dana keuangan yang digunakan. Apakah membawa manfaat yang sebesar-besarnya, ataukah efektif penggunaan dananya,” tandasnya.

Suwito menuturkan, persoalan yang muncul ketika membuat Pemkab Blitar harus memperoleh WDP adalah masalah aset. Sehingga inventarisasi aset, kapitalisasi aset, pencatatan aset, penelusuran aset, dana aset-aset yang ada di desa seperti di sekolah, harus jelas pencatatannya. “Kita sudah mempunyai pengalaman. Jadi perolehan WTP ini didukung adanya pencatatan yang jelas terhadap aset Pemkab,” tutur Suwito.(blt2)

Keterangan gambar: Suwito Saren Satoto, Ketua DPRD Kabupaten Blitar.(dok. Tim Adakitanews.com)

Recommended For You