width=

antoxADAKITANEWS, Kediri – Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kediri menganggap Pemkab selalu gagal memahami undag-undang. Diantaranya, terkait pelaksanaan Pemilihan Kapala Desa (Pilkades) serentak yang hendak digelar 28 Desember mendatang. Fraksi Nasdem megingatkan, Pemkab Kediri pernah kalah di Peradilan Tata Usaha Negera (PTUN) atas kasus gugatan pemilihan perangkat Desa Rembang Kepuh, Kecamatan Ngadiluwih, jika pilkades tetap dilaksanakan, maka pemkab akan mengulang kegagalan tersebut dalam persoalan pilkades.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kediri, Antox Prapungka Jaya, meyatakan pihaknya menentang keras tetap dilanjutkanya tahapan pekasanaan Pilkades di 61 desa di Kabupaten Kediri. Pasalnya, selain Peraturan Daerah (Perda) kab Kediri nomor 8 tahun 2015 dan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 28 tahun 2016 belum dilakukan revisi setelah munculnya Surat Keptusuan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran(SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 140/3476/SJ terkait domisili calon Kades.

“Sesuai denga hirarki tata urutan perundang-undangan, jika ada perubahan undang-undang diatasnya, maka peraturan yang dibawahnya harus direvisi untuk disesuaikan, baru kegiatan pemerintah dapat dilakukan setelah adanya penyesuaian aturan perundang-undangan. Lihat di undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujar Antox. Senin, (07/11).

Anehnya, kata Antox, pemkab Kediri tetap saja meneruskan pelaksanaan tahapan pilkades dengan dasar hasil konsultasi ke Kemendagri. “Hasil konsultasi itu bukan produk hukum, tidak bisa mejadi dasar kegiatan. Masak pilkades dasar penyelenggaraanya surat keputusan MK, SE Mendagri dan hasil konsultasi, kan aneh. Ini yang kita anggap pemkab gagal memahami undang-undang,” lanjutnya.

Seharusnya, kata antox, pemkab Kediri harus tunduk pada aturan perundang-undangan yang ada. “Pemkab harus tunduk pada aturan undang-undang. Pilkades yang hendak diselenggarakan jelas melawan hukum karena melawan undang-undang, yaitu perda dan perbup. ini sama saja pemkab melecehkan institusi DPRD sebagai lembaga pembuat pedar,” tegas Antox.

Antok mejelaskan, dalam kasus pengangkatan perangkat Desa Rembangkepuh, kekalahan pemkab kediri juga akibat pengabaian Perda sebagai dasar pelaksanaan pemilihan. “Ini terulang kembali, pemkab mengabaikan perda dan perbup. Dulu hanya 1 desa saja sudah sagat ramai konfliknya, bagaimana kalau 61 desa? Pasti sangat susah terkendalikan,” tandas Antox.

Fraksi Nasdem menilai pejabat SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut tidak mampu bekerja dan membahayakan bagi pemerintah Kabupaten Kediri. Untuk itu pihaknya meminta Bupati segera mengganti pejabat di SKPD tersebut. “Lebih baik diganti Kabag Hukum maupun kepala BPMPD itu, berkali-kali membikin kesalah yang sama. Ini membahayakan bagi pemerintah, tidak mampu mereka melaksanakan amanah undang-undang dengan benar,” pungkasnya. (ys).

Keterangan Gambar : ketua Fraksi NAsdem DPRD kabupaten Kediri Antox Prapungka Jaya.