ADAKITANEWS, Kediri – Pungutan yang dilakukan oleh Komite MAN 2 kepada siswanya dengan alasan mewujudkan visi madrasah mendapat sorotan berbagai pihak. Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri, Dr Atrup mengatakan bahwa seharusnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah. Namun tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk melakukan pemaksaan guna memenuhi kekurangan tersebut.

Ditemui Tim Adakitanews.com di kantornya Selasa (15/03), Dr Atrup mengatakan, seharusnya dana bos sudah mencukupi seluruh kebutuhan di madrasah. Baik dalam pemerataan, perluasan maupun peningkatan mutu. “Semuanya sudah tercakup dalam BOS meskipun yang terjadi adalah kekurangan tetap saja hal itu tidak boleh dipaksakan,” katanya.

Dr Atrup menyebut, peran komite selama ini memang belum diberdayakan atau belum dimaksimalkan, sehingga komite seringkali tidak mampu melakukan penolakan terhadap keputusan-keputusan yang dianggap memberatkan.

Menurut Dr Atrup, pengurus komite seharusnya selalu melibatkan seluruh wali murid sehingga keputusan yang diambil bisa benar-benar diketahui oleh semua pihak dan berjalan secara normatif. “Seharusnya komite semua wali murid. Mereka diajak berbicara dan membahas dari mana saja sumber-sember pendapatannya, kemudian penggunaanya seperti apa saja. Intinya harus dibicarakan bersama-sama dan jika ada yang kurang, tidak boleh dipaksakan, biar berjalan normatif dulu,” imbuhnya.

Atrup mencontohkan, seperti yang terjadi di sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan, aturannya sekolah pertama diharuskan membuat perencanaan anggaran. Kemudian akan diproses dan ditetapkan berapa besar sekolah akan menerima anggaran tersebut yang sesuai dengan kebutuhannya. “Sebelumnya harus kita ukur dan kita perhitungkan. Baru selanjutnya kita anggarkan ke sekolah sesuai yang dibutuhan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam kasus pungutan yang terjadi di MAN 2 Kota Kediri, total dana BOS dalam setahun mencapai Rp 1.630.800.000 dan kekurangan untuk mendukung proses pembelajaran yang kemudian dibebankan ke komite dan orang tua adalah Rp 1.049.860.000. Dari kekurangan tersebut, setiap siswa akhirnya dibebani sumbangan sebesar Rp 524.782 per semester untuk kelas 10 dan 11, sedangkan untuk kelas 12 sebesar Rp 666.542 dan harus dibayar selambat-lambatnya bulan Februari lalu.

Dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 361 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah disebutkan, Kanwil Kementerian Agama harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh madrasah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya dalam keputusan itu dikatakan seluruh madrasah yang menerima program BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Setiap madrasah negeri dilarang melakukan pemungutan kepada orang tua/wali siswa. Madrasah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh madrasah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.(Zam)

Keterangan gambar: Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri, Dr Atrup